Menteri BUMN Wacanakan Bentuk Direktorat Keamanan dan Keselamatan Kerja

"Sebentar lagi akan ada rapat pemegang saham. Saya sedang melihat perlukah adanya direktorat yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap keamanan," ujar Rini saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Selasa (20/2/2018).

Pasalnya, sektor keamanan dan keselamatan kerja dalam sebuah proyek infrastruktur selama ini dipegang oleh general manager perusahaan BUMN. Oleh sebab itu, sering terjadi kelonggaran dalam hal prosedur keamanan dan keselamatan kerja.

"Dulu, secara konstruksi ada di satu titik, GM bertanggung jawab menyeluruh. Tapi ya saat ini menurut saya keselamatan harus dari pusat agar independen sifatnya," ujar Rini.

Meski demikian, Rini beserta jajarannya masih mengkaji apakah direktorat itu akan ditempatkan di kementeriannya atau di setiap perusahaan BUMN yang ada.

Sampai keputusan tersebut diambil nanti, Rini telah menginstruksikan kepada seluruh perusahaan BUMN untuk benar-benar mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja saat mengerjalan proyek infrastruktur.

Menurut dia, jangan sampai terjadi lagi kecelakaan kerja yang memakan korban.

Tentang beberapa kecelakaan kerja yang sudah terjadi sebelumnya, Rini menyerahkan sanksinya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

"Kami saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian PUPR sebagai menteri teknis untuk akhirnya sanksinya seperti apa. Sanksi itu tujuannya supaya semua pihak menyadari bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi," ujar Rini.

Untuk diketahui, insiden kecelakaan kerja kembali terjadi Selasa (20/2/2018) dini hari. Kali ini kecelakaan terjadi pada proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang digarap Waskita Karya.

Imbas peristiwa ini, tujuh orang mengalami luka-luka dan harus dilarikan ke RS UKI Cawang, Jakarta Timur.

Insiden ini adalah proyek infrastruktur pemerintah ke-14 yang mengalami kecelakaan kerja.