Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus e-KTP, Jaksa Konfirmasi Nazaruddin soal Pertemuan dengan EE Mangindaan

Kompas.com - 19/02/2018, 21:18 WIB
Abba Gabrillin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

.JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pertemuan Nazaruddin dengan politisi Partai Demokrat, E E Mangindaan.

Awalnya, jaksa Eva Yustisiana menanyakan kepada Nazaruddin soal sejumlah pertemuan di Restoran Nippon Kan, Hotel Sultan. Nazar mengaku sering datang ke tempat itu.

"Pernah tahun 2009-2009. Saya sering ke Nippon Kan," kata Nazaruddin.

Baca juga : Mekeng Anggap Nazaruddin Berhalusinasi Sampai Lihat Hantu Mustokoweni

Namun, Nazaruddin tidak ingat apakah pertemuan di Nippon Kan itu ada yang untuk keperluan pembahasan proyek e-KTP.

Jaksa kemudian bertanya, apakah pernah bertemu EE Mangindaan di Nippon Kan. Saat itu, Mangindaan masih menjabat Ketua Komisi II DPR.

"Saya lupa," kata Nazaruddin.

Baca juga : Saling Bantah Nazaruddin dan Mekeng soal Istilah Kawal Anggaran

Menurut jaksa, dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Nazaruddin menjelaskan pertemuannya dengan Mangindaan. Saat itu, menurut BAP, Mangindaan mengatakan bahwa proyek e-KTP adalah proyek besar.

Mangindaan khawatir akan ada masalah di kemudian hari. Namun, dalam BAP Nazaruddin mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Andi Agustinus alias Andi Narogong meyakinkan Mangindaaan bahwa proyek akan berjalan dengan mulus.

"Dalam BAP dikatakan, EE Mangindaan selaku ketua komisi II bilang ini proyek besar, nanti masalah. Lalu Andi bilang, tenang Pak nanti kita libatkan semua," kata jaksa saat membaca BAP Nazaruddin.

Kompas TV Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersaksi di persidangan terdakwa korupsi KTP elektronik Setya Novanto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com