Saling Bantah Nazaruddin dan Mekeng soal Istilah "Kawal Anggaran"

Kompas.com - 19/02/2018, 15:00 WIB
Muhammad Nazaruddin, Arif Wibowo dan Melchias Markus Mekeng saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMuhammad Nazaruddin, Arif Wibowo dan Melchias Markus Mekeng saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin dan mantan Ketua Badan Anggaran DPR, Melchias Markus Mekeng bersaksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/2/2018).

Dalam persidangan, keduanya yang menjadi saksi bagi terdakwa Setya Novanto, sempat beberapa kali berbeda keterangan. Salah satunya, terkait istilah "kawal anggaran".

Awalnya, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir menanyakan adanya istilah "kawal anggaran" kepada Nazaruddin.

"Ini bukan lagi rahasia umum. Di kasus korupsi Permai Grup, ada coretan yang warna kuning itu apa, biru itu Demokrat. Semua warna ada dan saat itu dibenarkan Angie (Angelina Sondakh)," kata Nazaruddin.

Baca juga: Menurut Nazaruddin, Semua Ketua Fraksi Terima Uang E-KTP

Menurut Nazar, setiap proyek yang anggarannya dibahas oleh DPR, maka ada permintaan pengawalan agar anggaran dengan besaran tertentu disetujui oleh DPR.
Pengawalan dilakukan oleh masing-masing partai melalui perwakilannya di badan anggaran DPR.

Hal berbeda dikatakan Mekeng saat dikonfirmasi soal kawal anggaran oleh jaksa.

"Saya enggak pernah ngawal. Mungkin Nazaruddin sering mengawal jadi dia tahu," kata Mekeng.

Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kamis (11/1/2018)Kompas.com/Robertus Belarminus Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Kamis (11/1/2018)

Menurut Mekeng, selama dia menjabat Ketua Banggar, pembahasan anggaran hanya dilakukan sesuai aturan yang ada.

Baca juga: Marcus Mekeng Mengaku Ditanya Penyidik Soal Tugasnya di Banggar

Ia menyebutkan, anggaran diusulkan oleh masing-masing komisi dan dibahas kembali dalam rapat pleno di Banggar DPR.

Mekeng merasa tidak pernah diminta oleh siapapun untuk mengawal anggaran e-KTP.

"Jadi tidak ada kawal mengawal. Yang ada pembahasan sesuai aturan," kata Mekeng.

Meski demikian, keterangan Mekeng itu dibantah lagi oleh Nazaruddin.

Baca juga: Nazaruddin Ditegur Hakim karena Bilang Lupa soal Peran Novanto di Kasus E-KTP

Dalam proyek e-KTP, menurut Nazar, Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi yang mengawal agar anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun agar disetujui DPR.

"Fraksi Demokrat minta supaya Mirwan Amir menggolkan anggaran e-KTP. Dia (Mirwan) sebagai Wakil Ketua Banggar, dia membawahi semua komisi," kata Nazaruddin.

Kompas TV Ditolaknya rekomendasi Nazaruddin oleh KPK akan tetap menjadi pertimbangan Kementerian Hukum dan HAM.


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Cegah Radikalisme di Lingkungan BUMN, BNPT Beri Imbauan ke 184 CEO

Nasional
Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Mendagri: Daerah Tak Siap Pilkada Langsung Perlu Dipikirkan Mekanisme Lain

Nasional
Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Ingin Pancasila Diajarkan di Sekolah, BPIP Ajak Mendikbud dan Menag Bertemu

Nasional
Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Kasus First Travel, Kejaksaan Agung Janji Buat Terobosan untuk Kembalikan Aset Korban

Nasional
Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Kepala BNPT: Jangankan Pekerja BUMN, Polisi Saja Ada yang Terpapar Radikalisme

Nasional
Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Barang Mewah hingga Air Soft Gun Milik Bos First Travel Bakal Dilelang, Berikut Daftarnya...

Nasional
Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Pengusaha Penyuap Eks Aspidum Kejati DKI Dituntut 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Selasa Sore, Tommy dan Titiek Soeharto Akan Bertemu Petinggi PKS

Nasional
2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

2 Tersangka Terkait Bom Bunuh Diri di Medan Tewas Saat Penangkapan

Nasional
Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Mendagri Sebut Kepala Daerah Minta Dana Tunjangan demi Tekan Korupsi

Nasional
Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Gubernur Lemhannas: Isu Radikalisme dan Investasi Sama Pentingnya

Nasional
Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Terkait Desa Fiktif, Kemendagri Usul Penggabungan atau Pemecahan Desa

Nasional
Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Siapa Perakit Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan?

Nasional
Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Kepala Bappenas: Presiden Ingin Istana di Ibu Kota Baru Tak Berwajah Kolonial

Nasional
Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Menko Polhukam dan BNPT Gelar Pertemuan, Bahas Terorisme hingga Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X