Salin Artikel

Jelang Pilkada Serentak, Masyarakat Diminta Tak Gunakan Politisasi Identitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudi Latif, meminta masyarakat untuk tidak menggunakan politisasi identitas menjelang Pilkada Serentak 2018.

Ia menuturkan, politisasi identitas tersebut dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Hal itu disampaikannya di Vihara Dharma Bakti, Glodok, Jakarta Barat, Jumat (16/2/2018).

"Di tahun-tahun yang padat politik ini saya kira message-nya adalah bagaimana kita jangan sampai melakukan politisasi identitas yang membuat masyarakat kita yang hidup damai itu diperhadapkan satu sama lain dan mengoyak kenyataan kedamaian indonesia," kata Yudi.

Yudi pun mencontohkan kehidupan di sekitar Vihara Dharma Bakti yang dinilainya dapat menghargai keanekaragaman.

"Komunitas di sekitar kelenteng ini juga bisa ikut merawat menjaga kelenteng ini. Enggak dibakar atau enggak dihancurkan, tapi ini bagian dari kebudayaan yang hidup," ujarnya.

"Kita lihat kelenteng ini juga hidup di tengah komunitas masyarakat yang beragam. Kita juga melihat satu wajah integrasi yang sangat damai," ucap Yudi.

Ia pun mengatakan, situasi yang damai tersebut dapat berubah apabila ada pihak-pihak yang melakukan politisasi identitas.

"Masalah itu sering timbul kalau terjadi politisasi identitas. Politisasi identitas itulah yang sering kali mengganggu kenyataan bahwa kita ini bisa hidup damai dalam keanekaragaman," tutur Yudi.

Siang tadi, Yudi mendatangi Vihata Dharma Bakti bersama sejumlah tokoh nasional, seperti Try Soetrisno, Mahfud MD, dan Romo Benny Setiawan.

Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, juga menyambangi wihara tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2018/02/16/20294231/jelang-pilkada-serentak-masyarakat-diminta-tak-gunakan-politisasi-identitas

Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke