Jokowi Diminta Perhatikan Isu Hukum, Jangan Melulu Infrastruktur

Kompas.com - 15/02/2018, 15:57 WIB
Presiden Joko Widodo Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) inisiatif Veri Junaidi mengatakan, disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3) merupakan bentuk pemerintah yang tidak memperhatikan dinamika sektor hukum di Indonesia.

Veri pun meminta, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih dalam hal isu-isu hukum, jangan hanya pada pembangunan infrastruktur semata.

"Ke depan, Presiden semestinya juga perhatian terhadap isu-isu hukum. Salah satunya soal UU MD3. Jangan kemudian hanya fokus pada infrastruktur saja," ujar Veri dalam diskusi di Sekretariat Indonesia Legal Roundtable (ILR), Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).

Veri yakin Presiden Jokowi telah menangkap kegelisahan publik atas pasal-pasal yang ada di UU MD3. Misalnya, Pasal 73 UU MD3. DPR RI berhak memanggil siapa saja untuk dihadirkan dalam rapat di DPR. Bahkan, jika seseorang tidak berkenan hadir, DPR dapat meminta kepolisian untuk menghadirkan seseorang tersebut di daam rapat DPR. 

Baca juga : Menyelami UU MD3, Di Mana Logikanya?

Pasal 245 juga menjadi sorotan. Jika seorang anggota DPR RI tersangkut suatu perkara, aparat penegak hukum mesti mendapatkan izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden terlebih dahulu.

Melalui Pasal 122 huruf k, DPR lewat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga dapat menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

"Bagaimana mungkin lembaga DPR diberikan imunitas sekuat itu. Tapi justru masyarakat yang memberikan masukan dan kritik, justru potensial untuk dikriminalisasi. Mestinya soal mekanisme regulasi ini Presiden juga harus mengawasi dong," ujar dia.

"Ini justru menghilangkan demokratisasi itu sendiri dan mekanisme kontrol atas DPR enggak ada lagi. Sekarang siapa yang bisa ngontrol DPR? Sekarang ruang kontrol publik pun dibatasi, bahkan bisa dikriminalisasi," lanjut Veri.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Malam berikut ini!

 

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Agar Fokus Hadapi Covid-19, KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Pimpinan Dihentikan

Nasional
Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Mendikbud Nadiem Minta Pelajaran Bahasa Indonesia Fokus ke Literasi

Nasional
Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di Antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X