Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerangan ke Pemuka Agama, Kinerja BIN Dikritik

Kompas.com - 14/02/2018, 09:38 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Said Aqil Siroj (SAS) Institute M. Imdadun Rahmat menilai kinerja Badan Intelijen Negara tidak maksimal dalam mengantisipasi gangguan keamanan.

Hal ini, kata dia, terlihat dari rangkaian serangan dan teror yang terjadi terhadap pemuka agama dalam beberapa waktu terakhir.

"Kepala BIN harus mengevaluasi kebijakan dan kinerja para jajaran untuk membaca gerakan pengacau di masyarakat. Sistem intelijen membutuhkan kepemimpinan yang solid dan partisipatoris rakyat" kata Imdadun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2018) malam.

Imdadun mencatat, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi sejumlah teror terhadap pemuka agama.

Diawali dengan kasus penyerangan seorang Ulama NU Kiai Umar Bisri di Cicalengka. Disusul pemukulan Komandan Brigade PERSIS Prawoto hingga tewas.

Polisi menduga penyerang mengalami gangguan jiwa.

(Baca juga: Kalla Tak Yakin Ada Motif Politik di Balik Penyerangan Pemuka Agama)

Selang beberapa waktu, ada aksi persekusi terhadap Biksu Mulyanto oleh segelintir orang. Tak lama, terjadi penyerangan di Gereja Katolik Lidwina, di Sleman. Aksi itu sempat melukai para jemaat misa dan Romo Karl Edmund.

"Banyak sekali kejadian provokasi umat beragama yang tidak mampu terdeteksi oleh Badan Intelijen Negara. Sehingga secara liar dan masif opini yang tidak benar merebak di masyarakat," kata Imdadun.

Jika melihat polanya, Imdadun menilai rangkaian peristiwa ini adalah sebuah rekayasa guna mendisharmoni kehidupan sosial umat beragama.

Hal ini bisa dilihat dari rentang waktu kejadian yang tergolong pendek dan motif aksi tidak jelas.

Imdadun menilai rangkaian peristiwa kekerasan ini bisa memicu konflik antar agama yang lebih luas. Sebab terlihat pola yang mengarah pada provokasi kecurigaan kepada kelompok antar agama.

(Baca juga: Mendagri Yakin Penyerangan Pemuka Agama Tidak Ada Kaitannya dengan Politik)

 

Imdadun menghimbau masyarakat luas agar tidak terprovokasi dengan aksi-aksi teror tersebut.

"Forum-forum lintas agama juga harus kembali di maksimalkan fungsinya sebagai benteng utama umat beragama," ucap Imdadun.

Imdadun juga menyayangkan rangkaian teror terhadap pemuka agama ini sudah dimanipulasi secara politis untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintah.

Ia menilai, ada kelompok dari oposisi yang memaknai peristiwa itu sebagai kegagalan pemerintah dan mengambil keuntungan secara politis.

"Kejadian-kejadian ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua sebagai bangsa. Bukan malah dipolitisir untuk mendelegitimasi pemerintah yang berakibat semakin runcing persoalan," kata Imdadun.

Kompas TV Selain itu, PP Muhammadiyah juga berharap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas aksi teror ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com