Penyerangan ke Pemuka Agama, Kinerja BIN Dikritik

Hal ini, kata dia, terlihat dari rangkaian serangan dan teror yang terjadi terhadap pemuka agama dalam beberapa waktu terakhir.

"Kepala BIN harus mengevaluasi kebijakan dan kinerja para jajaran untuk membaca gerakan pengacau di masyarakat. Sistem intelijen membutuhkan kepemimpinan yang solid dan partisipatoris rakyat" kata Imdadun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/2/2018) malam.

Imdadun mencatat, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi sejumlah teror terhadap pemuka agama.

Diawali dengan kasus penyerangan seorang Ulama NU Kiai Umar Bisri di Cicalengka. Disusul pemukulan Komandan Brigade PERSIS Prawoto hingga tewas.

Polisi menduga penyerang mengalami gangguan jiwa.

Selang beberapa waktu, ada aksi persekusi terhadap Biksu Mulyanto oleh segelintir orang. Tak lama, terjadi penyerangan di Gereja Katolik Lidwina, di Sleman. Aksi itu sempat melukai para jemaat misa dan Romo Karl Edmund.

"Banyak sekali kejadian provokasi umat beragama yang tidak mampu terdeteksi oleh Badan Intelijen Negara. Sehingga secara liar dan masif opini yang tidak benar merebak di masyarakat," kata Imdadun.

Jika melihat polanya, Imdadun menilai rangkaian peristiwa ini adalah sebuah rekayasa guna mendisharmoni kehidupan sosial umat beragama.

Hal ini bisa dilihat dari rentang waktu kejadian yang tergolong pendek dan motif aksi tidak jelas.

Imdadun menilai rangkaian peristiwa kekerasan ini bisa memicu konflik antar agama yang lebih luas. Sebab terlihat pola yang mengarah pada provokasi kecurigaan kepada kelompok antar agama.

Imdadun menghimbau masyarakat luas agar tidak terprovokasi dengan aksi-aksi teror tersebut.

"Forum-forum lintas agama juga harus kembali di maksimalkan fungsinya sebagai benteng utama umat beragama," ucap Imdadun.

Imdadun juga menyayangkan rangkaian teror terhadap pemuka agama ini sudah dimanipulasi secara politis untuk melakukan delegitimasi terhadap pemerintah.

Ia menilai, ada kelompok dari oposisi yang memaknai peristiwa itu sebagai kegagalan pemerintah dan mengambil keuntungan secara politis.

"Kejadian-kejadian ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua sebagai bangsa. Bukan malah dipolitisir untuk mendelegitimasi pemerintah yang berakibat semakin runcing persoalan," kata Imdadun.