Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Kunjungi ke Afganistan, Wapres Tak Khawatir Soal Resiko Keamanan

Kompas.com - 13/02/2018, 16:08 WIB
Moh. Nadlir,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dijadwalkan akan memenuhi undangan kehormatan High Peace Council (HPC) Afghanistan pada 26 Februari atau akhir bulan ini.  Kalla mengatakan, lawatan ke Kabul, Afghanistan itu untuk membantu proses perdamaian di negara yang porak-poranda karena invasi militer Amerika Serikat tersebut.

"Sharing-lah, mencari solusi bersama mencari pengalaman Indonesia dalam hal menyelesaikan konflik," kata Kalla di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Kalla mengaku tak khawatir dengan resiko keamanan di Afganistan. Sebab, kata dia, untuk menyelesaikan sebuah konflik, maka rasa khawatir pun harus dikesampingkan.

"Biasa-biasa saja. Kalau Anda bicara menyelesaikan konflik tidak boleh dengan ketakutan, jangan masuk. Di mana diselesaikan dulu di Poso, Ambon, kita masuk kan," kata dia.

Baca juga : Tak Ada Perang, Inilah Wilayah Paling Damai di Afghanistan

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dan bahkan Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Prof Yohana Susana Yembise pun juga pernah berkunjung ke Afganistan.

Afghanistan sendiri mengapresiasi kontribusi Indonesia selama ini dalam proses perdamaian di negara tersebut. Apalagi, hubungan kedua negara telah terbangun lama, sejak Indonesia berdiri yakni pada era Presiden pertama RI, Soekarno.

Afghanistan pun menganggap upaya Indonesia tersebut, termasuk kunjungan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, telah memberikan harapan baru bagi perdamaian di Afghanistan.

Indonesia berencana untuk memberikan pelatihan peningkatan kapasitas (capacity building), beasiswa (scholarship), hingga kerja sama bisnis kepada Afghanistan.

Kompas TV Mufida mengaku mendapat kado dari JK berupa hadiah kasih sayang dan ciuman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com