Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Tak Akan Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Kompas.com - 13/02/2018, 14:58 WIB
Moh. Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, ia tak akan bertarung lagi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. 

Hal itu dikatakannya menanggapi tulisan wartawan senior terkemuka, John McBeth, di situs Asia Times, pekan lalu. McBeth menyebutkan bahwa Joko Widodo dan Jusuf Kalla berpeluang kembali bersama pada Pilpres 2019.

Faktor usia menjadi pertimbangan Kalla untuk tak lagi maju mencalonkan diri.

"Saya sudah katakan, saya ini mempertimbangkan juga segi umur, biarkan yang lebih muda," ujar Kalla, yang lahir pada Mei 1942, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/2/2018).

Baca juga: Jusuf Kalla Tak Dimungkinkan Lagi Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

Meski tak akan maju kembali, Kalla menegaskan dukungannya kepada Jokowi untuk kembali bertarung pada Pilpres 2019.

"Pak Jokowi kan masih muda dibanding saya. Otomatis dukung, Beliau maju. Ya tentu kita mendukung Beliau. Bagaimana caranya nanti kita lihat," ujar Kalla.

Baca juga: Jokowi Kembali Gandeng JK di Pilpres 2019?

Sebelumnya, wartawan senior terkemuka, John McBeth, dalam tulisannya di situs Asia Times pekan lalu menyebut Joko Widodo dan Jusuf Kalla berpeluang kembali bersama di Pilpres 2019.

Baca juga: Pesan Jusuf Kalla Jelang Tahun Politik, Jangan Banyak Omong Lupa Kerja

Alasannya, Jokowi dinilai kesulitan untuk memilih cawapres yang dapat membantu mengamankan pemilih tradisional Muslim.

Kalla dianggap sebagai sosok yang tepat karena dekat dengan umat Muslim.

Kompas TV Baliho Cak Imin bermunculan dengan tulisan "Cawapres 2019".


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com