Kompas.com - 09/02/2018, 17:57 WIB
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Cyber Crime Mabes Polri Brigjen Pol Fadil Imran sepakat apabila pemerintah dan DPR membuat regulasi yang dapat meminimalisir akun-akun anonim di media sosial.

Fadil mengakui, belakangan akun anonim semakin banyak bermunculan di dunia maya dan menyebarkan hoaks atau kabar bohong.

"Yang bahaya akun-akun telor (akun anonim) itu," kata Fadil dalam diskusi 'Melawan Hoax' yang digelar di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Fadil mengatakan, awalnya jumlah akun anonim di media sosial masih sangat sedikit. Namun, setelah polisi mulai melakukan penangkapan terhadap pemilik akun yang menyebarkan hoaks di media sosial, mereka yang beralih ke akun anonim semakin banyak.

"Belakangan setelah kita lakukan penindakan, mereka jadi semi anonim. Namanya enggak benar, tapi gambarnya masih benar," kata Fadil.

(Baca juga: Puan: Generasi Zaman Now Jangan Ikut Sebar Hoaks)

 

Puncaknya, lanjut Fadil, adalah saat polisi membongkar jaringan penyebar hoaks Saracen pada akhir 2017 lalu. Makin banyak warganet yang enggan mengungkapkan jati dirinya di media sosial.

"Sejak kita tangkap jaringan Saracen, akun anonim makin banyak. Banyak yang anonim murni, nama dan gambarnya semua disamarkan. Yang di-posting semuanya hate speech dan hoaks," kata Fadil.

Fadil mengatakan, polisi sebenarnya tidak kesulitan untuk menemukan pemilik dari akun anonim. Namun menurut dia, akan lebih baik jika sejak awal dibuat regulasi untuk meminimalisir akun anonim yang ada.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga sebelumnya mengusulkan agar masyarakat yang hendak membuat akun media sosial diwajibkan menggunakan nomor induk kependudukan di kartu tanda penduduk.

Cara ini diharapkan bisa mencegah maraknya akun anonim yang menyebarkan hoaks dan kebencian di jagat maya.

"Kenapa tidak, kalau membuat akun harus pakai KTP yang sah," kata Eriko saat membuka diskusi yang digelar Bidang Politik dan Kemananan DPP PDI-P ini.

Kompas TV Muhammad Abdulah Harsono, admin group Saracen dinyatakan bersalah dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Nasional
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Rekam Jejak Achmad Marzuki dan Andi Chandra, Penjabat Kepala Daerah Berlatar Belakang Militer

Nasional
Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Tiba di Madinah, Wapres Ma'ruf Amin Disambut Pasukan Kehormatan Arab Saudi

Nasional
Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Usai Rapimnas, Gerindra Bakal Buat Forum Bahas Cawapres Prabowo

Nasional
Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Pimpinan DPR: Pembahasan Revisi UU ITE Tunggu Komisi I Selesaikan RUU PDP

Nasional
Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Gelar Raker Siang Ini, Komisi III Belum Tahu Soal Draf RKUHP yang Hendak Diserahkan Pemerintah

Nasional
Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Baru Sehari Level 2, Jabodetabek Kini Jadi PPKM Level 1

Nasional
Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Bukan 149 Orang, Kemenlu Klarifikasi Jumlah Buruh Migran Meninggal di Sabah Capai 25 Orang

Nasional
Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Usai Dilantik jadi Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki Dapat 5 PR Ini dari Mendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.