ICJR Nilai Rancangan KUHP Memuat Aturan Legalisasi Judi - Kompas.com

ICJR Nilai Rancangan KUHP Memuat Aturan Legalisasi Judi

Kompas.com - 09/02/2018, 14:41 WIB
Judi.Tribunnews.com Judi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) dinilai mengabaikan pandangan moral tentang perjudian.

Menurut Institute for Criminal Justice Reform ( ICJR), salah satu pasal dalam draf RKUHP dinilai bisa menjadi alasan untuk melegalisasi kegiatan perjudian.

"Dalam Pasal 505 RKUHP mengenai Perjudian, DPR dan Pemerintah justru seakan menyimpangi pandangan moral dengan memasukkan ketentuan mengenai pidana untuk judi tanpa izin. Sehingga dapat dikatakan bahwa judi dapat dilegalkan selama memiliki izin," ujar Direktur Pelaksana ICJR Erasmus Napitupulu dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (9/2/2018).

Pasal 505 R- KUHP berbunyi, "dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, setiap orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan  judi sebagai mata pencaharian."

(Baca juga: Komnas HAM Minta DPR Tunda Pengesahan Rancangan KUHP)

Menurut ICJR, sejak 1974, judi dianggap bukan saja melanggar norma agama dan moral, tetapi juga membahayakan negara. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

"Saat ini, dengan dimasukkannya pasal perjudian tanpa izin, ini justru akan melegitimasi perjudian dengan izin yang seyogyanya kalau dilihat, tetap bertentangan dengan moral bangsa," kata Erasmus.

Menurut ICJR, sebaiknya DPR dan pemerintah kembali duduk untuk membahas landasan moral yang sangat kental digunakan dalam RKUHP.

Selain itu, pemerintah dan DPR diharapkan menggunakan indikator moral yang jelas dalam perumusan dan pembahasan RKUHP.

Kompas TV DPR berusaha memasukan kembali pasal penghinaan presiden ke dalam rancangan KUHP.


 

 


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Anies: Jakarta Fair di Kemayoran Kondisinya Aman dan Stabil

Anies: Jakarta Fair di Kemayoran Kondisinya Aman dan Stabil

Megapolitan
Ini Perbedaan Teknik Informatika dan Sistem Informasi

Ini Perbedaan Teknik Informatika dan Sistem Informasi

Edukasi
PP Muhammadiyah Minta Agar Istilah Radikalisasi Dihapus di RUU Antiterorisme

PP Muhammadiyah Minta Agar Istilah Radikalisasi Dihapus di RUU Antiterorisme

Nasional
Pesona Masjid Besar Suruh, Sisa Kejayaan Zaman Mataram 2 Abad Silam

Pesona Masjid Besar Suruh, Sisa Kejayaan Zaman Mataram 2 Abad Silam

Regional
Jebol Tembok Kantor Pegadaian di Bekasi dan Depok, Pelaku Pura-pura Sewa Kontrakan

Jebol Tembok Kantor Pegadaian di Bekasi dan Depok, Pelaku Pura-pura Sewa Kontrakan

Megapolitan
KPU Sebut Logistik Kotak Suara Pilkada 2018 Telah Tersebar di Semua Daerah

KPU Sebut Logistik Kotak Suara Pilkada 2018 Telah Tersebar di Semua Daerah

Nasional
Kata Pimpinan KPK, Mantan Napi Koruptor Bisa 'Nyaleg' Asalkan...

Kata Pimpinan KPK, Mantan Napi Koruptor Bisa "Nyaleg" Asalkan...

Nasional
Dahnil: RUU Antiterorisme Seperti Menyeret ke Orde Baru...

Dahnil: RUU Antiterorisme Seperti Menyeret ke Orde Baru...

Nasional
Bawa Pistol Sambil Mengajar, Guru SD di OKU Timur DItangkap Polisi

Bawa Pistol Sambil Mengajar, Guru SD di OKU Timur DItangkap Polisi

Regional
'Bila Gubernur Mau Datang Beri Bantuan, Lebih Baik dalam Bentuk Finansial'

"Bila Gubernur Mau Datang Beri Bantuan, Lebih Baik dalam Bentuk Finansial"

Megapolitan
KPK Tangkap Bupati dan 9 Orang di Buton Selatan

KPK Tangkap Bupati dan 9 Orang di Buton Selatan

Nasional
Saat Jokowi Menguji Anak-anak Muda Visioner Melafalkan Pancasila...

Saat Jokowi Menguji Anak-anak Muda Visioner Melafalkan Pancasila...

Nasional
Pria yang Hina Jokowi Dalam Sebuah Video Disebut Akan Serahkan Diri

Pria yang Hina Jokowi Dalam Sebuah Video Disebut Akan Serahkan Diri

Megapolitan
Jaringan Kemendagri Terputus 2 Minggu, Ribuan Warga Perbatasan Nunukan Tidak Bisa Cetak E-KTP

Jaringan Kemendagri Terputus 2 Minggu, Ribuan Warga Perbatasan Nunukan Tidak Bisa Cetak E-KTP

Regional
Ali Mochtar Ngabalin Jadi Tenaga Ahli KSP, Ini Kata Airlangga Hartarto

Ali Mochtar Ngabalin Jadi Tenaga Ahli KSP, Ini Kata Airlangga Hartarto

Nasional

Close Ads X