Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Jadi Parpol yang Paling Banyak Berkoalisi dengan Petahana

Kompas.com - 08/02/2018, 19:18 WIB
Estu Suryowati,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tercatat sebagai partai politik yang paling banyak berkoalisi dengan petahana yang mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2018.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin mengatakan, berdasarkan data Sistem Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) pagi tadi, total jumlah petahana yang ikut kontestasi Pilkada Serentak 2018 sebanyak 212 petahana.

"Ada 212 petahana yang ikut Pilkada ini terdiri dari enam gubernur, sembilan wakil gubernur, 34 walikota, 23 wakil walikota, 86 bupati, dan 54 wakil bupati," ucap Usep di Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Sebanyak 212 petahana tersebut tersebar di 171 daerah yang menggelar pilkada serentak, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Baca juga : CSIS: Tekanan Psikologis Pilkada 2018 Paling Berat Dirasakan PDI-P

Usep lebih lanjut mengatakan, PDI-P menjadi parpol yang paling banyak berkoalisi dengan petahana. Ada 80 petahana yang mendapat dukungan dari PDI-P.

"Sebagai partai pemenang pemilu 2014, kursi PDI-P di daerah juga terbanyak," katanya.

Menyusul PDI-P, ada partai berlambang pohon beringin Golkar yang berkoalisi mendukung 77 petahana.

Yang menarik, kata Usep, adalah Partai Nasdem yang berada di urutan ketiga dengan dukungan terhadap 76 petahana.

Baca juga : Dana Kampanye Lebih dari Rp 473 M, Peserta Pilkada Jabar Bakal Kena Sanksi

"Dia (Nasdem) partai pemenang pemilu ke-9, tetapi bisa berkoalisi sampai 76 petahana yang mencalonkan," ujar Usep.

Usep mensinyalir slogan "politik tanpa mahar" yang didengung-dengungkan Nasdem menjadi faktor pendorong banyaknya koalisi dengan petahana.

Usep mengatakan, tentunya Nasdem sudah melakukan kalkulasi dan pertimbangan bahwa petahana yang didukung bakal memenangkan kontestasi.

"Politik tanpa mahar ini perlu kita apresiasi. Tetapi ada catatan tersendiri, bahwa mereka melakukannya lebih banyak di petahana yang mencalonkan," pungkasnya.

Kompas TV KPU Luwu menyatakan pasangan Buhari Kahar Muzakkar - Wahyu Napeng tidak lolos verifikasi calon bupati.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com