Utut Adianto Kemungkinan Jabat Pimpinan DPR, Basarah Pimpinan MPR

Kompas.com - 08/02/2018, 13:35 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah  memberikan keterangan pers seputar acara peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/1/2017). Peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan akan berlangsung Selasa (10/1/2017) di Jakarta Convention Center. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah memberikan keterangan pers seputar acara peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (9/1/2017). Peringatan HUT ke-44 PDI Perjuangan akan berlangsung Selasa (10/1/2017) di Jakarta Convention Center.
Penulis Moh. Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto disebut akan mengisi kursi pimpinan DPR dan MPR.

Hal itu usai DPR dan pemerintah sepakat untuk menambah satu kursi pimpinan DPR, tiga kursi pimpinan MPR dan satu kursi untuk pimpinan DPD.

"Mas Basarah kayaknya ke MPR. Mas Utut DPR," ujar Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan DPP PDI-P Eva Kusuma Sundari di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (8/2/2018).

Hanya saja, anggota Komisi XI DPR RI tersebut belum bisa memastikan.

"Tapi enggak tahu," ucap Eva.

(Baca juga : Pemerintah dan 8 Fraksi Setujui Penambahan Tiga Kursi Pimpinan MPR)

Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto.Kompas.com/SABRINA ASRIL Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Utut Adianto.
Eva berharap, masuknya kader PDI-P mengisi kursi pimpinan DPR RI akan bisa mengimbangi kader partai oposisi seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

"Agar PDI-P dapat mengimbangi Mas Fahri, Mas Fadli Zon. Silakan krtitik keras, tapi ada pimpinan yang menjalankan agenda-agenda kongkret. Kalau kemarin kan kurang orang," kata Eva.

Ia menambahkan, masuknya PDI-P di kursi pimpinan diharapkan akan membuat DPR RI bekerja sesuai dengan kepentingan kelembagaan dan bukan perseorangan seperti selama ini.

"Mudah-mudahan, suasana pimpinan yang selama ini, maaf ya, sangat oposan sehingga banyak ke-individual center ini mulai bekerja untuk kepentingan kelembagaan, kalau sudah balance di dalam pimpinan," kata dia.

(Baca juga : Fadli Zon: Ahmad Muzani Kemungkinan Jabat Pimpinan MPR)

Dalam revisi UU MD3, disepakati kursi Wakil Ketua MPR ditambah tiga orang, kursi Wakil Ketua DPR ditambah satu orang, sementara kursi Wakil Ketua DPD ditambah satu orang.

Keputusan ini disetujui delapan dari 10 fraksi di DPR. Hanya PPP dan Nasdem yang menolak.

Selain PDI-P, dua partai lain yang berhak mendapat kursi pimpinan MPR tambahan adalah PKB dan Gerindra.

Adapun kursi pimpinan DPR untuk PDI-P sebagai parpol pemenang pemilu legislatif 2014.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X