Pengusaha hingga Arsitek Lamar Jadi Caleg di PSI

Kompas.com - 07/02/2018, 15:08 WIB
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali kedatangan bakal calon legislatif dari kalangan perempuan. Rabu (7/2/2018).Kompas.com/Robertus Belarminus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali kedatangan bakal calon legislatif dari kalangan perempuan. Rabu (7/2/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) kembali kedatangan bakal calon legislatif dari kalangan perempuan.

Kali ini ada tiga perempuan berlatar belakang pengusaha hingga arsitek yang mendaftar di partai besutan Grace Natalie tersebut.

Ketiga bakal caleg tersebut yakni Ni Luh Putu Ary Pertami Djelantik, Susy Rizky, dan Milly Ratudian Purbasari.

Ketiganya hadir saat diumumkan sebagai bacaleg di gelombang kedua pendaftaran caleg dari PSI, di kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).


Ni Luh Djelantik mengatakan, dia terjun ke politik salah satunya untuk merubah birokrasi yang bobrok.

Desainer sepatu ternama asal Bali yang produknya sudah mendunia itu punya pengalamannya bagaimana sulitnya mengurus perizinan ketika mengawali usahanya.

(Baca juga: PSI Targetkan Dapat Sumbangan Rp 1 Triliun dari 1 Juta Donatur Setiap Tahun)

Dia mengatakan, izin usahanya sulit keluar karena dia menerapkan prinsip antisuap. Untuk mengubah prosedur perizinan usaha yang sulit itu dia terjun menjadi caleg lewat PSI.

Ni Luh ingin duduk di Komisi VI DPR yang punya ruang lingkup; kerja industri, investasi, dan persaingan usaha.

Dengan begitu dia merasa bisa terlibat dalam mengambil keputusan, yang bermanfaat khususnya menyangkut pelaku usaha kecil menengah (UKM).

"Kalau kita bisa di dalam sistem, kita bisa mengecek apa sih yang membuat susah (perizinan). Kita enggak bisa ubah kalau kita enggak di dalamnya," kata Ni Luh, di kantor PSI, Jakarta, Senin siang.

Sementara Susy Rizky, pebisnis di bidang mebel, mengatakan alasannya terjun ke politik di antaranya karena ingin memperjuangkan hak perempuan.

Dia melihat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah tidak berpihak pada kaum hawa.

"Banyak pasal yang merugikan perempuan," ujar Susy.

Halaman:



Close Ads X