Kompas.com - 03/02/2018, 20:44 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo ingin agar pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ikut melihat dan menyaksikan kondisi yang ada di Kabupaten Asmat, Papua.

"Mungkin nanti, ya, mungkin nanti saya akan kirim semua ketua dan anggota di BEM untuk ke Asmat, dari UI, ya," kata Presiden Joko Widodo setelah menghadiri Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2018), seperti dikutip Antara.

Hal ini disampaikan menanggapi aksi Ketua BEM UI Zaadit Taqwa yang mengacungkan kartu kuning ke Jokowi.

Aksi itu terjadi pada Jumat (2/2/2018) saat Jokowi menghadiri Dies Natalis UI di kampus UI, Depok.

Kartu kuning itu diberikan sebagai peringatan kepada Presiden Jokowi atas berbagai permasalahan yang terjadi di dalam negeri, termasuk soal masalah gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua. Namun, Jokowi menilai, sebaiknya BEM UI melihat langsung kondisi di Asmat.

"Biar lihat bagaimana medan yang ada di sana kemudian problem-problem besar yang kita hadapi di daerah-daerah, terutama Papua," kata Presiden.

Adapun mengenai tindakan mahasiswa UI itu, Presiden tidak mempermasalahkannya.

"Ya, yang namanya aktivis muda, ya, namanya mahasiswa dinamika seperti itu biasalah, saya kira ada yang mengingatkan itu bagus sekali," ucap Presiden.

Meski demikian, pada Jumat kemarin, Jokowi sama sekali tidak menggubris aksi mengangkat kartu kuning dan meniup peluit yang dilakukan Zaadit. Mahasiswa Fakultas MIPA itu akhirnya diamankan ke luar ruangan oleh Pasukan Pengamanan Presiden.

Zaadit mengatakan, ada tiga tuntutan BEM UI kepada Presiden Joko Widodo. Pertama, isu gizi buruk di Asmat.

Berdasarkan data Kemenkes, 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspect campak serta empat anak terkena campak dan gizi buruk.

BEM UI mempertanyakan mengapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar. Pada 2017, dana otonomi khusus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," kata Zaadit.

BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai Plt gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai Plt gubernur Sumut. Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.

Lalu isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa. Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.