Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kartu Kuning untuk Jokowi Dianggap Ekspresi Galau Mahasiswa

Kompas.com - 03/02/2018, 17:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, semestinya "kartu kuning" yang diacungkan ketua BEM UI kepada Presiden Joko Widodo tak perlu ditanggapi serius.

Menurut dia, aksi mahasiswa tersebut merupakan ekspresi anak muda yang kritis menghadapi masalah negara.

"Itu anak muda mahasiswa sedang mengekspresikan kegalauannya. Itu biasa saja," ujar Anis saat ditemui di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Anis mengatakan, ekspresi tersebut bisa keluar karena merasakan sesuatu atas permasalahan bangsa. Ia tak memungkiri bahwa pemerintah saat ini patut diberi kartu kuning sebagai peringatan.

"Faktanya memang suasananya begitu," kata Anis.

Baca juga : Kartu Kuning Juga Dinilai sebagai Peringatan bagi Elektabilitas Jokowi

Anis mengatakan, tindakan ketua BEM UI tersebut mewakili keresahan masyarakat saat ini. Kartu kuning, kata dia, bukan berarti ingin mendepak pemerintah yang berkuasa. Hanya saja untuk memperingatkan bahwa ada masalah di tingkat bawah yang harus diselesaikan.

"Mahasiswa ini anak muda yang memahami baik denyut nadi rakyat Indonesia. Oleh karena itu dia mengekspresikannya," kata Anis.

Sebelumnya, Ketua BEM UI Zaadat Taqwa mengacungkan buku berwarna kuning usai Presiden Jokowi menyampaikan pidato mengenai perkembangan global serta tantangan yang harus dipenuhi lembaga pendidikan. Peristiwa itu terjadi di Balairiung UI, Depok, Jumat (2/2/2018) pagi, saat Jokowi menghadiri Dies Natalis ke-68 UI.

Tak lama berselang, Paspampres menghampirinya dan memintanya untuk tidak melakukan aksinya itu.

Baca juga : Setelah Kartu Kuning Ketua BEM UI, Fahri Hamzah Keluarkan Kartu Merah

Namun, mahasiswa itu menolak. Paspampres kemudian membawa Zaadat keluar dari Balairiung.

Kompas TV BEM UI menyebut aksi yang dilakukan ketuanya sebagai aksi tunggal di tengah kedatangan presiden ke Kampus UI.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com