Dalam RKUHP, Menunjukkan dan Menawarkan Kondom Bisa Dipidana

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ajeng Gandini mengkritik pasal yang mengatur tindak pidana terkait alat kontrasepsi.

Pasal 481 draf RKUHP hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan tanpa diminta secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, menawarkan, menyiarkan tulisan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Menurut Ajeng, dengan adanya tindak pidana justru akan merugikan pelaksanaan program keluarga berencana (KB). Ia mengatakan, tujuan dari program dalam menekan angka kelahiran terkait peningkatan kesejahteraan terancam gagal diwujudkan jika pasal itu disahkan.

"Program KB di Indonesia akan gagal, sasaran-sasaran program KB yang telah dicanangkan pemerintah sulit dicapai karena adanya tindak pidana penunjukkan alat kontrasepsi ini," ujar Ajeng saat dihubungi, Kamis (1/2/2018).

Baca juga : Pimpinan DPR Sebut Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP Belum Disetujui

Selain itu, lanjut Ajeng, pemidanaan alat kontrasepsi seperti kondom akan mempersulit upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS.

Berdasarkan data ICJR, setiap 25 menit di Indonesia terdapat satu orang terinfeksi HIV. Satu dari setiap lima orang yang terinfeksi berusia di bawah 25 tahun.

Proyeksi Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa tanpa percepatan penanggulangan HIV, akan lebih banyak orang yang akan terinfeksi. Epidemi tersebut dipicu terutama oleh penularan seksual dan penggunaan narkoba suntik.

Oleh sebab itu, penggunaan kondom sudah tak dapat lagi dielakan, sejalan dengan informasi terkait penggunaan alat kontrasepsi bukan lagi suatu perbuatan yang bisa dipidana.

Baca juga : Warga Bisa Jawab Soal Alat Kontrasepsi, Jokowi Beri Hadiah Sepeda

Di sisi lain, ketentuan pemberian informasi kontrasepsi yang dibatasi pada petugas kesehatan akan menyulitkan masyarakat untuk mengakses informasi program KB.

Pasal 483 ayat (1) menyebutkan bahwa hanya petugas berwenang yang dapat mempertunjukkan alat pencegah kehamilan dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit menular, kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

"Bila pemberian informasi kontrasepsi dibatasi hanya diperbolehkan untuk petugas atau penyuluh kesehatan, maka penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia akan semakin sulit tercapai karena masyarakat enggan dan takut dipidana jika mengakses alat kontrasepsi," tuturnya.