Berita Populer: Kesaksian Hotma Sitompoel soal Proyek E-KTP dan Bayaran Pengacara Indonesia

Lihat Foto

Pengacara Hotma Sitompul saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/5/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).

Kapolres Karawang AKBP Hendy Febrianto Kurniawan dan jajaran menunjukkan pisau dan golok yang biasa digunakan A dan O beraksi.

Otto Hasibuan pengacara Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri, Jumat (8/12/2017).

1. Hotma Sitompoel Diberi Tahu Kliennya, Novanto Pemegang Proyek E-KTP

Advokat Hotma Sitompoel menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Dalam persidangan, Hotma mengaku pernah diberi tahu kliennya bahwa proyek e-KTP dikuasai terdakwa Setya Novanto.

Adapun klien Hotma adalah Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos.

PT Sandipala merupakan salah satu perusahaan anggota konsorsium pemenang lelang proyek e-KTP.

"Dia (Paulus) bilang, Setya Novanto DPR, coba tanyakan soal ini," kata Hotma kepada majelis hakim.

Sebelumnya, anggota majelis hakim membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Hotma saat diperiksa di hadapan penyidik KPK.

Dalam BAP, Hotma mengatakan bahwa awalnya Paulus Tanos mengeluh soal chip yang sudah dibeli, tetapi tak bisa digunakan dalam proyek e-KTP.

Selanjutnya, ia menanyakan kepada Paulus, siapa yang dapat ditanya terkait proyek e-KTP.

"Dia bilang, ketuanya itu Pak Setya Novanto. Saya bilang, saya kenal baik, itu teman saya. Lalu, dia minta, kalau bertemu tolong ditanyakan, beliau (Novanto) tahu apa tidak," kata Hotma.

Baca selengkapnya: Hotma Sitompoel Diberi Tahu Kliennya, Novanto Pemegang Proyek E-KTP

2. Anies: Saya Merasa Tugas di Kementerian dan Kegubernuran Beda Sekali

KOMPAS.com/JESSI CARINA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menceritakan bedanya menjadi pemimpin di kementerian dan pemerintah daerah ketika membuka diklat kepemimpinan PNS tingkat III dan IV DKI di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).

Anies, yang pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan kemudian di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo, mengatakan, pemimpin di kementerian adalah pembuat kebijakan publik (policy maker). Sementara pemimpin daerah bukan hanya pembuat kebijakan, melainkan juga mewujudkan kebijakan (policy implementation). Karena itu, dia mengatakan, tugas pemimpin di dua intansi pemerintahan itu berbeda sekali.

"Saya merasakan tugas di kementerian dan tugas di kegubernuran beda sekali. Di kementerian, we are policy maker. Di sini, ya, policy maker, ya, policy implementation, semuanya," kata Anies di Gedung Teknis, Jalan Abdul Muis, Kamis (1/2/2018).