Kompas.com - 31/01/2018, 18:48 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta para menteri menyederhanakan aturan untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Hal ini menjadi salah satu keputusan yang diambil dalam rapat terbatas mengenai peningkatan investasi dan ekspor di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

"Kami menyadari banyak keluhan berkaitan dengan izin tenaga kerja asing yang sekarang masih berbelit-belit. Dan Presiden sudah instruksikan ke seluruh kementerian terkait," kata Pramono dalam jumpa pers usai rapat terbatas.

Instruksi itu, kata Pramono, diberikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, instruksi itu juga berlaku bagi kementerian teknis, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan lainnya.

Baca juga: Jumlah Tenaga Kerja Asing dari China di Indonesia Tertinggi Sejak 2012

"Diberikan waktu dua minggu. Kalau tidak diselesaikan,  akan dibuatkan peraturan presiden untuk mengatur itu," kata Pramono.

Namun, Pramono memastikan, tenaga kerja asing yang diberikan kesempatan untuk masuk dan bekerja di Indonesia adalah yang memiliki kapasitas, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan, bukan tenaga kerja di lapangan.

"Sebab, memang sudah tidak zamannya lagi pemerintah mempersulit investasi, sudah tidak zamannya lagi mempersulit orang yang mau masuk bekerja di republik ini," kata Pramono.

Baca juga : Menaker Sebut Ada 74.000 Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Selain itu, lanjut Pramono, Presiden juga memerintahkan kepada seluruh menteri untuk menyederhanakan semua aturan yang berkaitan dengan investasi dan ekspor. Khusus untuk Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Perdagangan, Presiden juga meminta free trade agreement dengan sejumlah negara, seperti Uni Eropa, Amerika dan Australia, untuk segera diselesaikan.

"Masih terlalu banyak persoalan yang ada sehingga membuat kita tidak fleksibel dalam hal yang berkaitan dengan investasi dan ekspor," kata politisi PDI-P ini.

Kompas TV Pemerintah memastikan, tenaga kerja asing yang bisa bekerja di Indonesia hanya di level supervisor.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghormatan Terakhir

Nasional
MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

MKD Batal Panggil KSAD Dudung Soal Prajurit TNI AD Ramai-ramai Kecam Effendi Simbolon

Nasional
KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

KPK Panggil Direktur Asia Cargo Airline dan Seorang Mahasiswa Terkait Kasus Lukas Enembe

Nasional
Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Survei LSJ: Elektabilitas Prabowo Tertinggi, Ungguli Ganjar dan Anies

Nasional
Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Panglima TNI Revisi Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna, Ini Alasannya

Nasional
IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal 'Private Jet' Brigjen Hendra Kurniawan

IPW Bela Anggota DPR yang Dilaporkan ke MKD soal "Private Jet" Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.