Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tenaga Kerja Asing Kurang Sopan, Wajar Menaker Lepas Kendali"

Kompas.com - 30/12/2016, 11:29 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menilai, wajar Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri marah saat inspeksi mendadak ke PT Huaxing, yang berlokasi di Jalan Narogong KM 20, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (28/12/2016).

Pasalnya, para tenaga kerja asing itu menunjukkan gelagat kurang sopan saat Hanif menyambanginya.

“Soal bentak-bentak memang itu masalah bawaan karakter. Tapi TKA itu juga kurang sopan dan sembarangan dalam menjawab Menteri. Jadi wajar kalau Menaker lepas kendali,” kata Dede, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (30/12/2016).

Ia mengapresiasi langkah Hanif melakukan sidak tersebut.

Adanya temuan tenaga kerja asing yang menyalahgunakan dokumen kerja, menunjukkan bahwa keresahan masyarakat memang terbukti.

“Mudah-mudahan ke depan Pak Menteri lebih bisa menugaskan timnya saja untuk melaksanakan sidak tersebut,” ujarnya.

Dalam rekaman sidak yang ditayangkan Kompas TV, Hanif terlihat beberapa kali membentak tenaga kerja asing saat sidak di perusahaan tersebut.

Pasalnya, ketika Hanif mengajak berbicara, beberapa tenaga kerja asing terlihat mengacuhkannya dan bahkan menghubungi rekannya yang lain melalui ponsel.

Sebelumnya, Hanif mendapati 38 tenaga kerja asal China legal yang bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang peleburan baja itu.

Namun dari jumlah tersebut, 18 di antaranya terindikasi melakukan pelanggaran izin kerja.

Mereka bekerja tidak sesuai jabatannya. Misalnya, teknisi listrik tetapi bekerja menjadi marketing.

Ada juga pelanggaran lokasi kerja, misalnya, mendapatkan izin di Tangerang tetapi bekerja di Bogor.

"Mereka yang terindikasi pelangaran izin kerja dibawa ke tahanan Imigrasi Bogor untuk diperiksa oleh pengawas Ketenagakerjaan dan Imigrasi," kata Menake,r dalam pernyataan yang diterima Kompas.com.

Kompas TV Pekerja WN Tiongkok Bikin Marah Menaker Hanif
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com