Kemensos Kembali Kirim Tiga Ton Bantuan ke Asmat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan, pihaknya kembali mengirimkan bantuan sebanyak tiga ton untuk penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) di Kabupaten Asmat, Papua.

"Terakhir waktu saya kemarin itu kita berikan bantuan tiga ton," kata Idrus sebelum mengikuti rapat terbatas di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Bantuan itu terdiri dari makanan siap saji, biskuit dan cokelat untuk anak, makanan kecil, dan lainnya.

(Baca juga : Curhat Mensos dan Menkes soal Tantangan Kondisi Geografis Asmat)

Dalam situasi saat ini, Idrus mengatakan, jumlah kebutuhan bantuan untuk Asmat akan disesuaikan dengan kebutuhan.

"Ini tentu kita akan hitung kembali dan semua berangkat dari hasil rapat yang dikoordinasi dipimpin Ibu Menko (PMK), nanti kita akan bahas masalah itu ya," ujar Idrus.

ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA Dokter membawa pasien Surfana (1 tahun) ke ruang perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.

Pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap data korban. Terakhir disebutkan 71 orang meninggal dunia akibat kasus wabah campak dan gizi buruk ini.

"Sampai sekarang kita belum cek kembali, tapi nanti saya akan lihat," ujar Idrus.

(Baca juga : Ini Gambaran Menkes tentang Kondisi Korban Gizi Buruk di Asmat)

Idrus menambahkan penanganan masalah Papua harus dilakukan secara terpadu. Kasus di Papua bukan hanya karena masalah kesehatan semata, tetapi saling terkait dengan masalah sosial lainnya.

"Oleh karena itu, sudah ada pikiran bahwa penanganan masalah Asmat ini, dan daerah yang ada di Papua, harus dilakukan secara terpadu," kata Idrus.

Idrus mengatakan, penanganan Papua harus dilakukan lintas sektoral antarkementerian atau lembaga.

Pemerintah pusat akan memberikan pendampingan kepada pemerintah provinsi Papua dan pemda Kabupaten Asmat untuk menangani masalah ini.

(Baca juga : Fadli Zon: Pembangunan Infrastruktur Jor-joran, Gizi Buruk di Depan Mata)

Pemerintah pusat juga ingin memastikan agar pengelolaan pemerintah di sana dapat berjalan baik.

"Tentu ini berkesinambungan dan tentu tidak boleh kita melakukan pengobatan atau sembako, dan selesai. Kalau kita berbicara itu, harus juga berbicara mengenai program-program yang memberikan kepastian masyarakat Papua dapat berjalan dengan baik," ujar Idrus.

Kemensos, misalnya, akan memulai program Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Asmat. Dana yang sudah disiapkan sebesar Rp 3 miliar.

Idrus mengatakan, KAT menjadi pilihan setelah kajian untuk merelokasi masyarakat setempat tidak memungkinkan untuk dilakukan. Pasalnya, tempat tinggal masyarakat setempat bersifat menyebar.

"Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya di beberapa tempat kita konsentrasikan dalam rangka membangun ya komunitas adat terpencil itu tadi," ujar Idrus.

Adapun rapat di Kemenko PMK ini berlangsung tertutup. Selain Idrus, sejumlah menteri dan pejabat terlihat hadir di antaran Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan lainnya. Pertemuan ini merupakan tindaklanjut dalam merespon penanganan Asmat dan Papua.