Kompas.com - 31/01/2018, 08:38 WIB
Pelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon (kanan) bersama Kepala BURT DPR Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPelaksana Tugas Ketua DPR RI Fadli Zon (kanan) bersama Kepala BURT DPR Anton Sihombing di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/12/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menilai, pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi tak layak melanjutkan kepemimpinannya di periode berikutnya hal biasa.

"Bagi PPP, ya, bukan hal yang luar biasa kalau Fadli Zon bicara seperti itu. Malah yang luar biasa itu kalau di ruang publik dia menyampaikan capaian positif pemerintah," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (31/1/2018).

Ia menilai wajar jika pihak oposisi berbicara seperti itu karena hal tersebut diperbolehkan dalam negara demokrasi. Namun, ia tak melihat konsep alternatif yang ditawarkan Fadli dalam mengkritik kinerja Jokowi.

Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Anggota Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2017)
"Dan, pada saat yang sama juga tidak menawarkan konsep atau program alternatif yang konkret dan bisa didiskursuskan di ruang publik," lanjut Arsul.

Baca juga : Fadli Zon: Prabowo Makin Siap Jadi Capres, Jokowi Cukup Satu Periode

Ia mengatakan, saat ini PPP bersama partai pendukung pemerintah lainnya tetap kompak. Begitu pula dengan partai-partai yang telah mendeklarasikan pencapresan Jokowi, Arsul menayatakan semua kompak.

Meski demikian, Arsul mengatakan, PPP bersama partai koalisi lain tetap memberi masukan yang positif kepada Jokowi agar jalannya pemerintahan semakin efektif.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun meyakini, selama ini Presiden selalu menerima masukan tersebut dan menyaringnya menjadi kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat.

"PPP, misalnya, selalu menyampaikan kepada Pak Jokowi agar persepsi umat Islam bahwa pemerintahan ini jauh dari aspirasi umat Islam, bahkan anti-Islam, harus terus diperbaiki dengan komunikasi dan program yang jelas," ucapnya.

Baca juga: Jokowi di Afghanistan dan Bayang-Bayang Ledakan Bom Kabul

"Alhamdulillah, Pak Jokowi mendengarkan yang kami sampaikan dan mengartikulasikannya dalam beberapa kebijakan. Contoh soal redistribusi tanah, PPP meminta agar berbagai ormas dan kelompok Islam mendapatkan manfaat maksimal," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, dalam waktu dekat partainya akan mendeklarasikan pencapresan ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai capres pada Pemilu 2019.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Jokowi Singgung Kekhawatiran RI pada Pengembangan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Pembentukan UU Minerba Cacat, Tiga Hakim MK Berpendapat Uji Formil Seharusnya Dikabulkan

Nasional
Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Situs BSSN Diretas, Pemerintah Diminta Evaluasi Sistem Keamanan Siber Negara

Nasional
Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Wasekjen PKB: Tes PCR Rp 300.000 Murah bagi Menteri, bagi Rakyat Berharga

Nasional
Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Nasional
Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Presiden Jokowi Dorong Kerja Sama Infrastruktur ASEAN-Jepang Terus Berlanjut

Nasional
Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Kemenag Sarankan Lansia Beribadah di Rumah

Nasional
Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Satgas: Jangan Sampai Penurunan Kepatuhan Prokes Sebabkan Gelombang Ketiga Covid-19

Nasional
Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Polemik PCR, Anggota DPR: Kalau India Bisa Produksi Sendiri, Kenapa Indonesia Tidak?

Nasional
Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Polri Siapkan Hotline untuk Laporkan Pinjol Ilegal, Nomor WA Responsif Saat Dihubungi

Nasional
Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas KPK Bantah Lindungi Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

UPDATE 27 Oktober: Capaian Vaksinasi Covid-19 untuk Nakes hingga Anak-anak

Nasional
Cuti Bersama Natal 2021 pada 24 Desember Ditiadakan

Cuti Bersama Natal 2021 pada 24 Desember Ditiadakan

Nasional
Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Presiden Gelar Dua Ratas untuk Antisipasi Mobilitas Nataru, Ini Penjelasan Moeldoko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.