KLB Gizi Buruk di Asmat, Ketua DPR Minta Dana Otsus Papua Dikaji Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengkaji ulang dana otonomi khusus Papua. Menurut Bambang, besarnya dana otsus dari pusat saat ini tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat Papua.

Apalagi, belum lama ini Papua mengalami kejadian luar biasa gizi buruk dan penyakit campak, terutama di Asmat.

"Kami minta ke Komisi II dan Kemendagri dan pihak-pihak terkait untuk terus melakukan pengkajian serta langkah-langkah konkret perbaikan, baik ekonomi pendidikan maupun kesehatan di Papua, dengan dana otsus yang besar itu," ujar Bambang di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (30/1/2018).

Bambang menuturkan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana otsus Papua Rp 8 triliun. Dana tersebut dibagi menjadi dua yakni sebesar Rp5,6 triliun untuk Papua dan Rp2,4 triliun untuk Papua Barat.

(Baca juga: Gizi Buruk di Asmat, Pemerintah Ogah Dianggap Gagal)

ANTARA FOTO/M AGUNG RAJASA Seorang ibu memberikan susu kepada anaknya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1/2018). Data terakhir jumlah pasien campak dan gizi buruk di RSUD tersebut mencapai 88 dengan rincian penderita campak 7 pasien, gizi buruk 73 pasien, gizi buruk plus campak 2 pasien dan gizi kurang 6 pasien.

"Sebetulnya hampir Rp 5,5 triliun ditambah dari infrastuktur Rp 2,4 triliun, ini sebenarnya dana yang sangat besar bagi Papua. Tetapi saya lihat dari waktu ke waktu tidak ada perkembangan untuk membuat baik kondisi Papua," tutur Bambang.

(Baca juga: Ini Strategi Menkes Atasi KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat)

Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

Jumlah ini meningkat pada 2018 menjadi Rp 12,3 triliun, yakni Rp 8 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 4,3 triliun untuk Provinsi Papua Barat.