Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gizi Buruk di Asmat, Pemerintah Ogah Dianggap Gagal

Kompas.com - 29/01/2018, 15:04 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham tidak setuju jika kejadian gizi buruk di Kabupaten Asmat, Papua, disebut sebagai bentuk dari kegagalan pemerintah memperhatikan rakyatnya.

"Bukan (kegagalan), tidak seperti itu melihatnya," ujar Idrus Marham di Jakarta, Senin (29/1/2018).

Menurut Idrus, upaya pemerintah untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua merupakan upaya awal untuk menciptakan hidup yang lebih sejahtera untuk rakyat Papua.

Ia menuturkan, upaya pembangunan infrastruktur itu sudah terlihat dampaknya. Misalnya, kata Idrus, harga-harga kebutuhan masyarakat di Papua kini lebih terjangkau.

(Baca juga: Penanganan KLB di Asmat Butuh BBM untuk Jangkau Daerah Terpencil)

Selain pembangunan infrastruktur, berbagai program sosial juga diberikan pemerah. Anggaran penanggulangan kemiskinan terdiri dari subsidi Rp 161 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga Rp 17,3 triliun, dan Program Indonesia Pintar Rp 10,8 triliun.

Selain itu ada pula program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat miskin Rp 25,5 triliun, bantuan pangan Rp 13,5 triliun, program bidik misi Rp 4,1 triliun, dan dana desa Rp 60 triliun.

Meski begitu, pemerintah menyadari hal itu belum cukup. Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah sedang merumuskan konsep yang terpadu dan menyeluruh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua, termasuk gizi buruk.

"Kami akan menentukan bagaimana program-program yang lebih konkret secara terpadu dan menyeluruh," kata Idrus.

(Baca juga: Ini Strategi Menkes Atasi KLB Gizi Buruk dan Campak di Asmat)

Tim Terpadu Penanggulangan KLB Asmat yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Asmat, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri terus bekerja menyisir kampung terisolir di 19 distrik di Kabupaten Asmat.

Sebelumnya, Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan mengatakan, delapan tim satgas terpadu sudah melakukan pemeriksaan di 117 kampung dari 19 distrik di Kabupaten Asmat, sejak pekan lalu. Dari 117 kampung, sebanyak 12.398 anak diperiksa.

"Dari 12.398 anak, ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu ditemukan 25 anak suspect campak dan 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk," kata Asep, Kamis (25/1/2018) lalu.

Komandan Korem 174/ATW Merauke ini menjelaskan, jumlah anak yang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk sejak September 2017 hingga 24 Januari 2018 tercatat 70 orang.

Kompas TV Seorang ayah di Asmat, Papua, memiliki 11 anak yang 6 di antaranya, meninggal dunia akibat gizi buruk.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com