Kompas.com - 29/01/2018, 16:24 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/1/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (17/1/2018)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melaporkan polemik penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Baru saja saya laporan kepada Bapak Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam. Masalah pro kontra di media soal penjabat kepala daerah yang nanti selesai masa jabatannya kemudian diambil alih Menko Polhukam," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (29/1/2018).

Ia mengatakan, nantinya Menko Polhukam Wiranto yang akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo sepulang kunjungan kerja ke luar negeri.

Hasil laporan Menko Polhukam kepada Presiden yang akan menentukan diterima atau tidaknya nama-nama calon penjabat gubernur yang sudah ada.

(Baca juga: Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU)

Dalam waktu dekat Tjahjo akam segera mengirim nama-nama calon penjabat gubernur kepada Wiranto.

Dua di antaranya ialah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin. Masing-masing direncanakan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Tjahjo pun menegaskan sudah melalui prosedur yang tepat dalam memilih sejumlah nama untuk diusulkan sebagai penjabat gubernur.

"Siapa yang disetujui atau tidak tergantung pada laporan Menko ke Presiden. Tentunya mencermati gelagat dinamika yang berkembang. Prinsipnya langkah Mendagri sesuai mekanisme dan undang-undang yang ada," kata Tjahjo.

(Baca juga: Bawaslu Kaji Rencana Mendagri Soal Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur)

Kompas TV Perwira tinggi Polri diusulkan menjadi penjabat sementara gubernur menuai polemik.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.