Mendagri Serahkan Polemik Penjabat Gubernur ke Menko Polhukam Wiranto

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melaporkan polemik penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Baru saja saya laporan kepada Bapak Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam. Masalah pro kontra di media soal penjabat kepala daerah yang nanti selesai masa jabatannya kemudian diambil alih Menko Polhukam," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (29/1/2018).

Ia mengatakan, nantinya Menko Polhukam Wiranto yang akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Joko Widodo sepulang kunjungan kerja ke luar negeri.

Hasil laporan Menko Polhukam kepada Presiden yang akan menentukan diterima atau tidaknya nama-nama calon penjabat gubernur yang sudah ada.

(Baca juga: Menurut Gerindra, Penjabat Gubernur dari Polri Akan Melanggar Dua UU)

Dalam waktu dekat Tjahjo akam segera mengirim nama-nama calon penjabat gubernur kepada Wiranto.

Dua di antaranya ialah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin. Masing-masing direncanakan sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Tjahjo pun menegaskan sudah melalui prosedur yang tepat dalam memilih sejumlah nama untuk diusulkan sebagai penjabat gubernur.

"Siapa yang disetujui atau tidak tergantung pada laporan Menko ke Presiden. Tentunya mencermati gelagat dinamika yang berkembang. Prinsipnya langkah Mendagri sesuai mekanisme dan undang-undang yang ada," kata Tjahjo.

(Baca juga: Bawaslu Kaji Rencana Mendagri Soal Jenderal Polisi Jadi Penjabat Gubernur)