Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Novanto Terus Berkelit, KPK Sulit Kabulkan Permohonan "Justice Collaborator"

Kompas.com - 26/01/2018, 05:25 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan hingga saat ini permohonan justice collaborator Setya Novanto masih diproses. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemberian status justice collaborator tidak bisa diberikan serampangan.

KPK akan mencermati konsistensi Novanto di persidangan, dan kesungguhan mantan Ketua Umum Golkar tersebut untuk menjadi justice collaborator.

"(Sayangnya) Sejauh ini yang kita lihat kan terdakwa justru masih berkelit dan mengatakan tidak ada penerimaan-penerimaan," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/1/2018).

"Termasuk juga penerimaan jam tangan. Padahal sejumlah saksi sudah mengatakan demikian. Dan juga sudah ada kerja sama luar negeri dengan FBI yang kita lakukan," katanya lagi.

Baca juga : Setya Novanto Ajukan Diri Menjadi Justice Collaborator Kasus e-KTP

Dia mengatakan indikator pertama yang menjadi pertimbangan dikabulkannya permohonan justice collaborator itu adalah pemohon mengakui perbuatannya.

"Jangan sampai seorang mengajukan justice collaborator, perbuatannya tidak diakui. Dan perbuatan pihak lain disampaikan. Tentu itu tidak tepat juga dalam konteks pengajuan justice collaborator," jelas Febri.

Lebih lanjut, dia mengatakan, sejauh ini KPK belum mendapatkan informasi terbaru yang cukup signifikan dari Novanto. Meski begitu, dia menyampaikan mantan Ketua DPR itu masih punya kesempatan bila benar-benar ingin mendapatkan status justice collaborator.

"Belum terlambat untuk membuka peran pihak-pihak lain kalau memang terdakwa mengetahui ada aktor yang lebih besar, untuk membuktikan yang bersangkutan bukan pelaku utama," pungkas Febri.

Kompas TV Setya Novanto sempat disebut oleh Fayakun Andriadi dalam percakapannya dengan pengusaha Erwin Arif soal anggaran alat monitoring.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com