Kompas.com - 10/01/2018, 21:46 WIB
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada dakwaan semula. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17. ANTARA FOTO/Rosa PanggabeanTerdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). Jaksa penuntut umum menyatakan tetap pada dakwaan semula. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/aww/17.
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan mantan Ketua DPR Setya Novanto sudah mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

"Tadi saya cek (permohonan JC) sudah diajukan ke penyidik," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (10/1/2018).

Justice collaborator merupakan saksi pelaku, yang bukan pelaku utama, yang bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang dimaksud.

Penjelasan terkait JC terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Surat permohonan menjadi JC dari terdakwa korupsi e-KTP itu, lanjut Febri, akan dipelajari oleh KPK.

(Baca juga: KPK Duga Dokter Bimanesh Memanipulasi Data Medis Setya Novanto)

 

Ada syarat yang harus dipenuhi Novanto sebelum permohonan JC nya dikabulkan.

"Tentu nanti akan dibaca dan dipelajari dulu oleh tim dan dibahas bersama. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi," ujar Febri.

KPK sebelumnya mempersilahkan jika Novanto memiliki itikad baik membuka peran pihak lain atau menjadi JC, dengan mengajukannya ke KPK.

"Tentu dipertimbangkan dan dipelajari dulu," ujar Febri.

Menjadi seorang JC, lanjut Febri, maka jika ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun dapat diturunkan jika memang JC dikabulkan.

Namun, seorang JC haruslah mengakui perbuatannya dan koperatif dalam membuka peran-peran pihak lain secara lebih luas.

"Dan ingat, JC tidak bisa diberikan pada pelaku utama," ujar Febri.

"Jadi silahkan ajukan saja. Nanti akan dinilai siapa pelaku lain yang lebih besar yang diungkap," tambah dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Nasional
Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Nasional
Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Nasional
Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Nasional
Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Nasional
Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Nasional
Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal 'Fee' Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal "Fee" Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Saksi Ungkap Alasan Tes Swab PCR Rizieq Tanpa Menunggu Satgas Covid-19

Nasional
Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Kemenkominfo Imbau Masyarakat Lapor jika Temukan Konten Ujaran Kebencian

Nasional
Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Polri Minta Masyarakat Punya Kesadaran untuk Tidak Mudik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X