Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanura Berharap Rekonsiliasi Total untuk Hindari Kegagalan di Pemilu Legislatif 2019

Kompas.com - 25/01/2018, 11:17 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Hanura Kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana, menilai kunci keberhasilan partainya untuk lolos dalam pemilu legislatif 2019 ialah rekonsiliasi total pasca-konflik internal.

Menurut dia, hal itu perlu diserukan menanggapi rendahnya elektabilitas Hanura dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, dimana elektabilitas mereka hanya mencapai 0,7 persen.

Hasil itu tentu di bawah ambang batas parlemen sebesar 4 persen untuk pemilu legislatif 2019.

"Tentunya rekonsiliasi menjadi modal dasar kami bangkit melewati ambang batas 4 persen," kata Dadang melalui pesan singkat, Kamis (25/1/2018).

Namun, Dadang menegaskan, rekonsiliasi harus dilakukan menyeluruh sehingga pemecatan di level daerah oleh kepengurusan pusat saat ini harus dihentikan.

Jika pemecatan terus dilakukan akan berdampak pada elektabilitas Hanura sebab mereka memiliki jaringan di daerah.

Ia pun meminta kepengurusan agar dikembalikan kepada hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016.

(Baca juga: Dua Kubu Hanura Damai, OSO Ucap Alhamdulillah, Daryatmo Bilang Menuju Islah)

 

Bila tidak, ia meyakini Hanura akan sulit mengatrol elekabilitasnya lantaran mereka yang dipecat akan merongrong partai dengan membentuk barisan sakit hati.

Dadang mengingatkan tak ada kelompok yang boleh merasa menang dan kalah setelah rekonsiliasi kemarin demi menyolidkan partai.

"Jadi hentikan pemecatan! Hentikan Musdalub dan muscablub! Pasti Hanura akan menjadi besar," lanjut dia.

Selain Hanura, ada 4 parpol lain yang juga terancam tak lolos ke parlemen berdasarkan hasil survei LSI. Keempat parpol tersebut yakni PPP dengan 3,5 persen, PKS 3,8 persen, dan Nasdem 4,2 persen, dan PAN 2,0 persen.

Namun, karena margin of error survei ini 2,9 persen, maka perolehan NasDem masih tergolong riskan untuk tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Survei dilakukan pada 7-14 Januari 2018 dengan responden sebanyak 1.200 orang yang dipilih berdasarkan multistage random sampling.

Wawancara tatap muka dengan responden dilakukan serentak di 34 propinsi dari tanggal 7-14 Januari 2018. Margin of error survei ini adalah plus minus 2,9 persen.

Kompas TV Lembaga survei Indo Barometer memperlihatkan elektabilitas Joko Widodo masih mengungguli beberapa nama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com