Kompas.com - 23/01/2018, 19:36 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menegaskan pemidanaan terhadap LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) bukan pada statusnya melainkan perilakunya. Hal itu disampaikan Arsul menanggapi ramainya pembahasan isu pemidanaan terhadap LGBT dalam Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP.

"Soal itu ingin saya tegaskan bahwa yang di pidana itu bukan karena orang itu berstatus LGBT. Itu harus diingat. Yang dipidana adaah perilakunya yang menyimpang," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Sehingga, lanjut Arsul, jika perilaku seksual LGBT tertangkap di ruang publik, maka baru akan diproses hukum dan dipidanakan. Ia menambahkan pemidanaan tak terbatas pada perilaku seks LGBT, tetapi juga perizinahan antara laki-laki dan perempuan dewasa.

Di dalam RUU KUHP ini, DPR ingin mengatur soal perzinahan di luar pernikahan yang belum diatur UU KUHP, baik sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Di dalam Pasal 284 KUHP, sebuah tindakan bisa dikenakan pidana zina bila dilakukan seseorang yang sudah menikah kepada lawan jenisnya.

Baca juga : Isu Zina dan LGBT , Jualan Partai di Tahun Politik?

Namun, kata Arsul, hal itu belum disepakati oleh seluruh anggota panitia kerja (panja) RUU KUHP yang hingga saat ini masih melakukan pembahasan.

Arsul mengatakan dari delapan fraksi yang hadir saat rapat sepakat terhadap pemidanaan atas perluasan pasal perzinahan.

"Nah yang enggak hadir kami enggak tahu karena yang enggak hadir kan PAN sama Hanura. Ya kita tanya nanti," papar Arsul.

"Tapi sudah terjadi gegeran karena pernyataanya Pak Zulkifli Hasan. Itu kan seharusnya tidak usah karena dari awal tidak ada satu fraksi pun yang menyatakan menolak," lanjut anggota Panja KUHP itu.

Kompas TV Pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengatakan jika ada pembahasan terkait legalitas LGBT di DPR langsung memunculkan kontroversi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Gerindra Bakal Buka Komunikasi dengan Parpol Lain Setelah Deklarasi Koalisi Bersama PKB

Nasional
Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Demokrat Lakukan Pertemuan Terbatas dengan Nasdem-PKS: Hasilnya Akan Disampaikan Pada Saatnya

Nasional
Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Dugaan Intervensi dalam Surat Pencabutan Dua Pengacara Bharada E, Komisi III Bakal Tanya Kapolri Saat Rapat

Nasional
Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Gerindra Bakal Ajak PKB Berembuk Saat Prabowo Sudah Putuskan Jadi Capres

Nasional
Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Partai Buruh Yakin Berjaya di Bekasi dan Jadi 3 Besar di DPRD DKI

Nasional
Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Profil Ronny Talapessy: Pengacara Bharada E yang Baru, Pernah Jadi Kuasa Hukum Ahok

Nasional
Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Hormati Rapimnas Gerindra, PDI-P: Mau Bicara soal Presiden, Kampanye, Monggo

Nasional
Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Partai Buruh Targetkan 5,6 Juta Suara pada Pemilu 2024

Nasional
Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya 'Quadruple Power'

Khofifah Dinilai Cocok Dampingi Prabowo di 2024, Punya "Quadruple Power"

Nasional
Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Gerindra: Syarat Gabung Koalisi Dukung Prabowo sebagai Capres 2024

Nasional
Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Sosok Deolipa Yumara, Pengacara yang Dampingi Bharada E Tak Sampai Sepekan

Nasional
Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Waketum Gerindra: Bukan Kader Kita

Nasional
Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Alasan Bharada E Cabut Kuasa Deolipa Yumara dan Boerhanuddin

Nasional
Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Ini Kata Pengacara soal Pengakuan Sambo atas Tewasnya Brigadir J

Nasional
Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Prabowo Mesti Jeli Pilih Cawapres bila Tak Ingin Ulangi Kekalahan Pilpres 2014 dan 2019

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.