Mendagri Anggap Gaya Rambut Sigit "Pasha Ungu" Purnomo Tak Salahi Aturan

Kompas.com - 22/01/2018, 16:02 WIB
Vokalis band Ungu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha, diabadikan dalam jumpa pers peluncuran album terbaru Ungu yang berjudul Mozaik, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2015). KOMPAS.com/IRFAN MAULLANAVokalis band Ungu, Sigit Purnomo Syamsuddin Said atau Pasha, diabadikan dalam jumpa pers peluncuran album terbaru Ungu yang berjudul Mozaik, di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2015).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara soal gaya rambut baru Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha Ungu.

Meski menuai kontroversi, menurut Tjahjo, gaya rambut mantan vokalis band musik itu tak menyalahi aturan yang mengikat seorang kepala daerah.

"Dari foto yang beredar tidak menyalahi undang-undang atau peraturan. Seragam sudah benar, potongan rambut wajar," kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Senin (22/1/2018).

Bahkan, kata Tjahjo, terpenting rambut kepala daerah tersebut tak gondrong atau panjang. Karenanya, ia tak masalah dengan gaya rambut Pasha itu.

"Mau cepak, mau gundul sah saja, yang diatur tidak boleh gondrong, panjang," ujar Tjahjo.

(Baca juga: Temani Istri Bersalin, Pasha Ungu Minta Kebijakan Wali Kota Palu)

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasha menjadi buar bibir warganet usai menjadi bintang tamu di salah satu program televisi.

Pasha tampak rapi hadir mengenakan pakaian dinasnya. Tapi sebaliknya, gaya rambut Pasha justru menuai kontroversi.

Itu karena Pasha memangkas habis rambut kepala bagian samping dan meninggalkan sedikit rambut di bagian atasnya. Lalu, sisa rambut tersebut diikat ke bagian belakang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X