Ketua DPR: Tak Ada Pembahasan RUU Khusus Terkait LGBT

Begitu juga dengan ketentuan pasal yang mengkriminalisasi kelompok homoseksual.

"Masalah 'kumpul kebo' itu masih di-pending apakah setuju atau tidak kita mempidanakan hal tersebut. Kemudian masalah LGBT, itu juga masih di-pending. Itu harus mendapatkan persetujuan dari semua fraksi," kata Taufiqulhadi.

(Baca juga: Cerita Ketua MPR Disomasi karena Tentang LGBT)

Sementara itu, anggota Komisi III Arsul Sani menegaskan bahwa perluasan pasal zina masih harus dibahas dalam rapat kerja Komisi III dan membutuhkan persetujuan seluruh fraksi.

"Masih pembahasan, belum semua fraksi setuju," ucapnya.

Berdasarkan catatan Institute Criminal and Justice System (ICJR), terdapat tiga fraksi yang berpendapat ketentuan pemidanaan hubungan seksual di luar nikah dihapus dari draf RKUHP. Sementara tujuh fraksi lainnya setuju.

Akhirnya, pembahasan itu ditunda saat rapat Panja pada 14 Desember 2016.