OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Kompas.com - 21/01/2018, 22:22 WIB
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinKetua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Hotel Manhattan, Minggu (21/1/2018).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menilai tak masalah apabila partai menerima mahar politik dari calon kepala daerah yang akan diusung.

Hal terpenting, menurut OSO, uang mahar tersebut harus masuk ke kas partai.

"Mahar politik itu kalau ada mekanisme partai sah saja, tapi harus masuk ke partai enggak boleh masuk kantong sendiri. Haram itu," kata OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Hal ini disampaikan OSO menanggapi tudingan kubu Daryatmo bahwa ia menerima mahar dari calon kepala daerah yang akan diusung Partai Hanura.

Kubu Daryatmo bahkan menuding OSO menggelapkan dana Partai Hanura sebesar Rp 200 miliar ke OSO Sekuritas. Kubu Daryatmo mengklaim memiliki bukti transfer dan akan melapor ke polisi.

(Baca: Klaim Ada Bukti OSO Gelapkan Rp 200 M, Kubu Daryatmo Akan Lapor Polisi)

OSO tidak secara tegas membenarkan atau membantah tudingan tersebut.

"Kalau ke partai, berapa pun sumbangan ikhlas tulus ada dalam UUD, yang tidak mengikat boleh menyumbang. Anda pun mau menyumbang partai saya terima tapi harus masuk ke partai. Enggak boleh keluar," kata dia.

OSO justru balik menuding kubu Daryatmo lah yang selama ini menggelapkan uang partai. Untuk itu, ia akan meminta auditor untuk melakukan audit keuangan DPP Partai Hanura periode 2010-2015 dan 2015 sampai 2018 ini.

"Saya punya bukti, mereka enggak ada bukti. Saya punya bukti bahwa mereka menerima uang, sewaktu-waktu akan terbuka tapi dari audit. Kalau dari kita kan enggak benar," kata OSO.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika mengakui ada pemindahan dana partai ke OSO Sekuritas, yang merupakan lembaga jasa keuangan milik OSO. Namun Pasek menekankan bahwa uang itu bukan digelapkan, melainkan diinvestasikan.

"Kalau dia menuduh penggelapan dan penilepan ternyata uangnya bertambah, fitnah kan.Laporan palsu kan. Ya ketika itu terjadi laporan palsu ada konsekuensi pidana dong. Siap siap saja," kata Pasek.

(Baca juga: Hanura Kubu OSO Akui Pindahkan Dana Partai ke OSO Sekuritas)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X