Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

OSO: Mahar Politik Harus Masuk ke Partai, Tak Boleh ke Kantong Sendiri

Kompas.com - 21/01/2018, 22:22 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang menilai tak masalah apabila partai menerima mahar politik dari calon kepala daerah yang akan diusung.

Hal terpenting, menurut OSO, uang mahar tersebut harus masuk ke kas partai.

"Mahar politik itu kalau ada mekanisme partai sah saja, tapi harus masuk ke partai enggak boleh masuk kantong sendiri. Haram itu," kata OSO di Hotel Manhattan, Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Hal ini disampaikan OSO menanggapi tudingan kubu Daryatmo bahwa ia menerima mahar dari calon kepala daerah yang akan diusung Partai Hanura.

Kubu Daryatmo bahkan menuding OSO menggelapkan dana Partai Hanura sebesar Rp 200 miliar ke OSO Sekuritas. Kubu Daryatmo mengklaim memiliki bukti transfer dan akan melapor ke polisi.

(Baca: Klaim Ada Bukti OSO Gelapkan Rp 200 M, Kubu Daryatmo Akan Lapor Polisi)

OSO tidak secara tegas membenarkan atau membantah tudingan tersebut.

"Kalau ke partai, berapa pun sumbangan ikhlas tulus ada dalam UUD, yang tidak mengikat boleh menyumbang. Anda pun mau menyumbang partai saya terima tapi harus masuk ke partai. Enggak boleh keluar," kata dia.

OSO justru balik menuding kubu Daryatmo lah yang selama ini menggelapkan uang partai. Untuk itu, ia akan meminta auditor untuk melakukan audit keuangan DPP Partai Hanura periode 2010-2015 dan 2015 sampai 2018 ini.

"Saya punya bukti, mereka enggak ada bukti. Saya punya bukti bahwa mereka menerima uang, sewaktu-waktu akan terbuka tapi dari audit. Kalau dari kita kan enggak benar," kata OSO.

Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Hanura Gede Pasek Suardika mengakui ada pemindahan dana partai ke OSO Sekuritas, yang merupakan lembaga jasa keuangan milik OSO. Namun Pasek menekankan bahwa uang itu bukan digelapkan, melainkan diinvestasikan.

"Kalau dia menuduh penggelapan dan penilepan ternyata uangnya bertambah, fitnah kan.Laporan palsu kan. Ya ketika itu terjadi laporan palsu ada konsekuensi pidana dong. Siap siap saja," kata Pasek.

(Baca juga: Hanura Kubu OSO Akui Pindahkan Dana Partai ke OSO Sekuritas)

Kompas TV Partai Hanura kubu Sarifuddin Sudding akan melaporkan Oesman Sapta Odang dengan dugaan penyelewengan keuangan partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com