Ikut Pilkada, Nilai Kekayaan Wali Kota Bogor Bima Arya Naik Jadi Rp 5,5 Miliar

Kompas.com - 19/01/2018, 17:14 WIB
Bakal calon wali kota Bogor Bima Arya dan bakal calon wakilnya Dedie A Rachim, setelah selesai melakukan pengecekan LHKPN-nya di KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018). Kompas.com/Robertus BelarminusBakal calon wali kota Bogor Bima Arya dan bakal calon wakilnya Dedie A Rachim, setelah selesai melakukan pengecekan LHKPN-nya di KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Harta kekayaan bakal calon wali kota Bogor Bima Arya naik dari saat terakhir kali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tahun 2014 saat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)-nya Rp 3,2 miliar, kali ini kekayaan Bima menjadi Rp 5,5 miliar.

Hal tersebut disampaikan Bima setelah melakukan pengecekan LHKPN di KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Bakal calon petahana itu mengecek LHKPN ditemani bakal calon wakilnya Dedie A Rachim dalam rangka maju di Pilkada Bogor 2018.

"Total nilai kekayaan saya terakhir 2014 Rp 3,2 miliar tapi kemudian sekarang ada sekitar Rp 5,5 miliar," kata Bima.

Baca juga : Bima Arya dan Dedie Rachim Cek Laporan LHKPN

Kekayaannya yang naik itu, lanjut Bima, karena ada kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) pada asetnya berupa tanah dan rumah dari sebelumnya.

"Tanah rumah lokasinya sama, tapi karena NJOP-nya naik selama empat tahun terakhir, maka naik," ujar Bima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, untuk harta bergerak yakni kendaraan, Bima menyebut asetnya berkurang dibanding 2014 lalu. Saat itu nilai asetnya Rp 438 juta, namun sekarang tinggal Rp 135 juta.

"Kalau 2014, mobil saya dua sekarang tinggal 1," ujar Bima.

Kemudian pada 2014 dia menyebut memiliki kas atau setara kas atau tabungan sekitar Rp 470 juta. Jumlah itu turun Rp 100 juta sehingga menurut dia sekarang tersisa sekitar Rp 340 juta.

Baca juga : Ini Alasan Bima Arya Gandeng Direktur KPK pada Pilkada Bogor 2018

"Jadi aset naik karena NJOP, tapi harta bergerak termasuk tabungan turun," ujar Bima.

Tujuan kedatangannya hari ini, lanjut Bima, karena hari ini hari terakhir menyampaikan LHKPN di KPK. Meski sudah mengirimkan secara online LHKPN-nya, dia datang langsung untuk mengecek bila ada hal yang perlu perbaikan.

"Karena saya ingin memastikan semua yang diinput benar, tidak ada kesalahan teknis. Saya sudah kirimkan lewat elektronik, tapi saya cek lagi satu persatu supaya disesuaikan dengan yang paling mutakhir," ujar Bima.

Kompas TV Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengonfirmasi pengunduran diri Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi KPK Dedie Rachim.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Guru Besar Politik UPH: Pujian Profesor Singapura Kepada Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Dua Tahun Pemerintahan, SMRC Nilai Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Relatif Stabil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.