Salin Artikel

Ikut Pilkada, Nilai Kekayaan Wali Kota Bogor Bima Arya Naik Jadi Rp 5,5 Miliar

Hal tersebut disampaikan Bima setelah melakukan pengecekan LHKPN di KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Bakal calon petahana itu mengecek LHKPN ditemani bakal calon wakilnya Dedie A Rachim dalam rangka maju di Pilkada Bogor 2018.

"Total nilai kekayaan saya terakhir 2014 Rp 3,2 miliar tapi kemudian sekarang ada sekitar Rp 5,5 miliar," kata Bima.

Kekayaannya yang naik itu, lanjut Bima, karena ada kenaikan nilai jual obyek pajak (NJOP) pada asetnya berupa tanah dan rumah dari sebelumnya.

"Tanah rumah lokasinya sama, tapi karena NJOP-nya naik selama empat tahun terakhir, maka naik," ujar Bima.

Namun, untuk harta bergerak yakni kendaraan, Bima menyebut asetnya berkurang dibanding 2014 lalu. Saat itu nilai asetnya Rp 438 juta, namun sekarang tinggal Rp 135 juta.

"Kalau 2014, mobil saya dua sekarang tinggal 1," ujar Bima.

Kemudian pada 2014 dia menyebut memiliki kas atau setara kas atau tabungan sekitar Rp 470 juta. Jumlah itu turun Rp 100 juta sehingga menurut dia sekarang tersisa sekitar Rp 340 juta.

"Jadi aset naik karena NJOP, tapi harta bergerak termasuk tabungan turun," ujar Bima.

Tujuan kedatangannya hari ini, lanjut Bima, karena hari ini hari terakhir menyampaikan LHKPN di KPK. Meski sudah mengirimkan secara online LHKPN-nya, dia datang langsung untuk mengecek bila ada hal yang perlu perbaikan.

"Karena saya ingin memastikan semua yang diinput benar, tidak ada kesalahan teknis. Saya sudah kirimkan lewat elektronik, tapi saya cek lagi satu persatu supaya disesuaikan dengan yang paling mutakhir," ujar Bima.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/19/17144361/ikut-pilkada-nilai-kekayaan-wali-kota-bogor-bima-arya-naik-jadi-rp-55-miliar

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke