Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Di Perbatasan, Banyak yang Merasa Bukan Rakyat Indonesia

Kompas.com - 17/01/2018, 18:59 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pekerjaan rumah pemerintah di daerah perbatasan masih menumpuk. Ada perbaikan, namun masih ada pula yang hal-hal yang belum tersentuh.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengakui hal itu. Bahkan, ia mengaku mendapatkan keluhan langsung rakyat perbatasan.

“Saya dengan Pak Tjahjo (Mendagri) ke perbatasan, banyak rakyat yang merasa bukan rakyat Indonesia, nyetel TV channel-nya negara tetangga,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Baca juga : Luhut: Masak Pulau Diperjualbelikan, Enggak Bolehlah!

Selain persoalan minimnya sarana informasi, rakyat di perbatasan juga bergelut dengan persoalan ketersediaan pangan dari dalam negeri yang harganya selangit.

“Mau beli beras, (lebih) murah dari negara tetangga. Mau cari hiburan murah, dari negara tetangga. Bagaimana membuat dia setia kepada negeri ini?” kata Wiranto.

Menurut dia, kenyataan-kenyataan itu harus dijawab oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa rakyat di perbatasan juga bagian dari republik. Diakui Wiranto, hal itu mamang cukup sulit.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi, tutur dia, mulai memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan masyarakatnya lewat berbagai program pembangunan.

Misalnya, pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan infrastruktur telekomunukasi, jalan, hingga puskesmas. Namun diakui pemerintah, hal itu tidak cukup.

Baca juga : Sebuah Situs Menjual Pulau Ajab di Kepri Seharga Rp 44 Miliar

Masih diperlukan pembangunan yang lebih besar mulai dari perbaikan infratruktur hingga akses logistik yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat di perbatasan bisa lebih terjangkau.

Wiranto bersyukur saat ini sudah ada badan khusus yang mengelola pembangunan di perbatasan yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Ia berharap kementerian dan lembaga negara saling bahu membahu saling terpadu membantu BNPP untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat perbatasan.

Kompas TV Barang selundupan didapat dari beberapa titik perbatasan di kabupaten Timor Tengah Utara.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com