Wiranto: Di Perbatasan, Banyak yang Merasa Bukan Rakyat Indonesia

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengakui hal itu. Bahkan, ia mengaku mendapatkan keluhan langsung rakyat perbatasan.

“Saya dengan Pak Tjahjo (Mendagri) ke perbatasan, banyak rakyat yang merasa bukan rakyat Indonesia, nyetel TV channel-nya negara tetangga,” ujarnya saat membuka rapat koordinasi Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Selain persoalan minimnya sarana informasi, rakyat di perbatasan juga bergelut dengan persoalan ketersediaan pangan dari dalam negeri yang harganya selangit.

“Mau beli beras, (lebih) murah dari negara tetangga. Mau cari hiburan murah, dari negara tetangga. Bagaimana membuat dia setia kepada negeri ini?” kata Wiranto.

Menurut dia, kenyataan-kenyataan itu harus dijawab oleh pemerintah untuk bisa memastikan bahwa rakyat di perbatasan juga bagian dari republik. Diakui Wiranto, hal itu mamang cukup sulit.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi, tutur dia, mulai memperhatikan daerah-daerah perbatasan dan masyarakatnya lewat berbagai program pembangunan.

Misalnya, pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan infrastruktur telekomunukasi, jalan, hingga puskesmas. Namun diakui pemerintah, hal itu tidak cukup.

Masih diperlukan pembangunan yang lebih besar mulai dari perbaikan infratruktur hingga akses logistik yang membuat harga-harga kebutuhan masyarakat di perbatasan bisa lebih terjangkau.

Wiranto bersyukur saat ini sudah ada badan khusus yang mengelola pembangunan di perbatasan yakni Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

Ia berharap kementerian dan lembaga negara saling bahu membahu saling terpadu membantu BNPP untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat perbatasan.