Keluar Istana, Susi Temui Pendemo dan Naik Mobil Komando

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendadak keluar dari Istana Merdeka, Jakarta.

Susi langsung menuju silang Monas untuk menemui nelayan yang berdemo soal larangan penggunaan alat penangkap ikan cantrang, Rabu (7/1/2018).

Pantauan Kompas.com, semula Susi bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah perwakilan pendemo di Istana Merdeka.

Namun, Susi kemudian keluar Istana pukul 16.40 WIB. Dengan dikawal ketat kepolisian, Susi naik ke mobil komando untuk berdialog dengan pendemo.

(baca: Presiden Terima Nelayan Pro Cantrang, Ini Dua Hal yang Dibicarakan)

Presiden sebelumnya menerima lima orang perwakilan nelayan penolak cantrang.

Kelima orang itu adalah perwakilan nelayan yang berada di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Batang, Pati, Rembang, dan Tegal.

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Ratusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18

Pertama, polemik penggunaan alat penangkapan ikan cantrang.

"Soal cantrang ada dua persepsi. Ibu Susi menyatakan cantrang sama dengan trawl. Nah, nelayan menyatakan cantrang bukan trawl. Ya, orang Jawa menyebut cantrang," ujar Enthus sebelum bertemu Presiden.

(Baca juga: Jokowi Undang Nelayan Jateng ke Istana, Cantrang Dilegalkan Kembali?)

Enthus menambahkan, sejumlah asosiasi nelayan di Jawa Tengah sudah melakukan uji petik sendiri yang melibatkan pakar.

Hasilnya, sebenarnya cantrang tidak merusak lingkungan seperti yang disebut Susi.

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Ratusan Nelayan dari berbagai daerah yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (17/1). Mereka mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama/18

(Baca juga: KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan)

Topik bahasan kedua, yakni soal masih ruwetnya perizinan kapal nelayan. Enthus menyebutkan, ada 27 izin yang harus ditempuh pemilik kapal supaya kapalnya bisa berlayar mencari ikan.

"Perizinan kapal itu mbulet. Masak ada 27 lapisan. Ini yang Presiden enggak suka dan akan dibuat ringkas," ujar Enthus.

Pertemuan perwakilan nelayan dengan Presiden berlangsung tertutup.