Kompas.com - 16/01/2018, 09:01 WIB
Presiden Joko Widodo saat melaksanakan tanya jawab dengan wartawan di Universitas Muhammadiyah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018). KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOPresiden Joko Widodo saat melaksanakan tanya jawab dengan wartawan di Universitas Muhammadiyah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin (8/1/2018).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (15/1/2018) bertatap muka dengan 16 nelayan di Rumah Makan Sate Batibul Bang Awi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Para nelayan itu merupakan perwakilan nelayan yang berasal dari Tegal, Batang, Pati serta Rembang.

Dalam pertemuan itu, isu pelarangan cantrang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dibahas bersama-sama.

Para nelayan mengusulkan agar pemerintah melakukan uji petik cantrang. Uji petik itu diusulkan melibatkan ahli demi membuktikan apakah benar penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan merusak lingkungan atau tidak.

Selama pelaksanaan uji petik tersebut, para nelayan pun meminta pemerintah melegalkan penggunaan cantrang sampai hasil uji tersebut keluar.

(Baca juga: Sejak 2015, KKP Bagikan 9.021 Paket Penangkap Ikan Pengganti Cantrang)

 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Presiden Jokowi belum bisa mengambil keputusan. Presiden menegaskan, pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terkait pelarangan penggunaan cantrang.

"Kami carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik. Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan itu juga tidak (merusak) ya," kata Presiden sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Istana.

Intinya, pemerintah sudah memahami keluhan nelayan. Pemerintah pun berkomitmen atas peningkatan kesejahteraan para nelayan.

Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan, Rabu (17/1/2018) besok, perwakilan nelayan diundang ke Istana Presiden untuk kembali bertatap muka.

"Nanti (bertemu) lagi Rabu. Intinya tadi kita sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu apa solusinya, hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta," ujar Jokowi.

Soal apakah pertemuan Rabu besok berujung pada tetap melarang penggunaan cantrang atau melegalkannya kembali, hal itu belum diketahui.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wakil Wali Kota Tegal Nursholeh dan Bupati Pati Haryanto.

Kompas TV Alat Cantrang Nelayan Boleh Dipakai Hingga Akhir Tahun 2017

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Dinasti Politik Kepala Daerah di Indonesia yang Sungguh Ambyar

Nasional
KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.