Jokowi Terima Nelayan Pro Cantrang, Ini Dua Hal yang Dibicarakan

Kompas.com - 17/01/2018, 15:40 WIB
Nelayan dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Mereka menolak aturan pelarangan penggunaan cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dan mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGNelayan dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/1/2018). Mereka menolak aturan pelarangan penggunaan cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) dan mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko Widodo menerima lima orang perwakilan nelayan penolak cantrang di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Kelima orang itu adalah perwakilan nelayan yang berada di beberapa kabupaten di Jawa Tengah, antara lain Batang, Pati, Rembang dan Tegal.

Bupati Tegal Enthus Susmono mengatakan bahwa ada dua topik pembahasan dalam pertemuan para nelayan dengan Presiden Jokowi.

Pertama, polemik penggunaan alat penangkapan ikan cantrang.

"Soal cantrang kan ada dua persepsi. Ibu Susi kan menyatakan cantrang sama dengan trawl. Nah, nelayan menyatakan cantrang bukan trawl. Ya, orang Jawa menyebut cantrang," ujar Enthus kepada wartawan sebelum bertemu Presiden.

(Baca juga : Jokowi Undang Nelayan Jateng ke Istana, Cantrang Dilegalkan Kembali?)

Enthus menambahkan, sejumlah asosiasi nelayan di Jawa Tengah sudah melakukan uji petik sendiri yang melibatkan pakar.

Hasilnya, sebenarnya cantrang tidak merusak  lingkungan seperti yang disebut Menteri Susi.

Pertemuan nelayan dan Presiden diharapkan menemui solusi mengenai itu.

(Baca juga : KKP Pastikan Tetap Larang Penggunaan Cantrang untuk Menangkap Ikan)

Topik bahasan kedua, yakni soal masih ruwetnya perizinan kapal nelayan. Enthus menyebutkan, ada 27 izin yang harus ditempuh pemilik kapal supaya kapalnya bisa berlayar mencari ikan.

"Perizinan kapal itu mbulet. Masak ada 27 lapisan. Ini yang Presiden enggak suka dan akan dibuat ringkas," ujar Enthus.

Pertemuan perwakilan nelayan dengan Presiden berlangsung tertutup. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X