Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikut Pilkada, Aktor Hengky Kurniawan Sebut Tidak Ada Mahar Politik

Kompas.com - 17/01/2018, 14:24 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan Chova meyakinkan bahwa tidak ada mahar politik yang diminta oleh partai pengusungnya.

Hengky menyatakan, lima partai politik yang mengusungnya bersama Aa Umbara, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak meminta mahar politik.

"Enggak, enggak, demi Allah enggak ada. Saya berani bersumpah, demi Allah, demi Rasulullah, kalau memang saya bohong, sudah saya enggak usah dipilih," kata Hengky saat mengurus administrasi LHKPN di KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (17/1/2018).

"Jadi lima partai pendukung saya ini, Alhamdulilah tidak meminta mahar politik," ujar Hengky.

(Baca juga: Mahar Politik, Ini Sanksi yang Bisa Dikenakan ke Calon dan Parpol)

Menurut Hengky, para ketua partai pengusungnya di daerah punya semangat yang sama, yakni membangun Bandung Barat tanpa mahar politik.

"Mudah-mudahan ini menjadi contoh kalau seandainya saya terpilih dengan cost politik yang murah. Insya Allah kita fokus bekerja buat masyarakat Bandung Barat," ujar aktor sekaligus model itu.

Dia tidak memungkiri bahwa dalam proses sosialisasi dan konsolidasi, atau kegiatan sosial dalam pemilu, ada anggaran yang dikeluarkan. Misalnya, untuk biaya transportasi atau konsumsi. Ini termasuk untuk membayar honor saksi dalam pemilu.

"Tapi kami sepakat tidak money politic," ujar Hengky.

(Baca juga: Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng)

Menurut dia, wajar bila ada uang yang mesti dikeluarkan. Pihaknya saat ini menganggaran biaya Rp 1 miliar untuk membayar saksi.

"Itu kan nanti ditanggungnya berdua sama pasangan saya," ujar Hengky.

Pihaknya juga mengandalkan sumbangan dari masyarakat, seperti dalam hal membuat baliho.

"Kalau yang lain-lainnya, kami mengalir sajalah, karena banyak juga sumbangan dari masyarakat," ujar dia.

Kompas TV Jerat Mahar Politik di Pilkada Serentak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com