JK Anggap Rumah Cimanggis Tak Layak Jadi Situs Sejarah, Ini Kata Sejarawan

Kompas.com - 16/01/2018, 16:08 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana membawa persoalan Rohingya pada forum internasional KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 10-11 September di Kazakhstan mendatang. Jakarta, Selasa (5/9/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana membawa persoalan Rohingya pada forum internasional KTT Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 10-11 September di Kazakhstan mendatang. Jakarta, Selasa (5/9/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan JJ Rizal mengkritisi ucapan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut rumah tua Cimanggis tak layak menjadi cagar budaya karena merupakan peninggalan gubernur jenderal VOC yang korup untuk istri keduanya.

Hal ini terkait dengan rencana pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) tepat di situs rumah tua Cimanggis.

Menurut dia, jika itu alasannya, maka banyak bangunan di Indonesia yang juga tidak layak dipertahankan karena memiliki latar belakang serupa.

"Jika Rumah Cimanggis dianggap tidak layak sebagai situs sejarah karena bangunan penjajah yang korup, maka akan banyak sekali bangunan sejarah di Indonesia yang perlu dihancurkan dan dikoreksi karena tidak layak sebagai situs sejarah," ujar JJ Rizal kepada Kompas.com, Selasa (16/1/2018).

Sejarawan JJ Rizal


Andri Donnal Putera Sejarawan JJ Rizal
JJ mencontohkan Museum Sejarah Jakarta dan seluruh area Kota Tua Jakarta yang dulunya merupakan pusat pemerintahan kompeni yang jadi asal mula penjajahan dan sarang VOC yang korup.

Begitu pula Istana Negara yang semula merupakan villa mewah pejabat kompeni yang dijadikan kantor gubernur jenderal Belanda.

"Istana Bogor juga sama. Itu vila mewah gubernur jenderal kompeni dan termasuk tamannya yang menjadi Kebun Raya Bogor kini digusur saja karena dulu laboratorium para ilmuwan kolonial," kata Rizal.

Bahkan, kata Rizal, di Makassar yang merupakan kampung Kalla, ada Fort Rotterdam yang merupakan benteng tanda awal kolonialisme Belanda di Indonesia Timur yang dikepalai Speelman yang juga korup.

"Itu juga harus diratakan saja. Daftar ini masih bisa ditambah panjang sekali," kata dia.

Rizal mengatakan, bangunan peninggalan jaman kolonial itu patut dipertahankan dengan kesadaran bahwa masyarakat Indonesia bisa belajar dari masa lalu.

Dengan mempelajari masa lalu, kata dia, maka akan menyiapkan masa depan yang baik juga.

"Demikian juga Rumah Cimanggis. Harusnya dilihat bukan sebagai membanggakan tindakan korupsi, tetapi jusru medium pelajaran agar jangan korupsi," kata Rizal.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Sekjen Gerindra: Kader Masih Ingin Prabowo Maju Lagi Jadi Capres

Nasional
Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Gerindra Siapkan Kongres untuk Pemilihan Ketum, Sekjen Sebut Prabowo Calon Tunggal

Nasional
BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

BNPB Gelar Pasukan Atasi Banjir Jabodetabek

Nasional
Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Mendagri Minta Kepala Daerah Bangun Perpustakaan hingga Tingkat Desa

Nasional
Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Cerita Artidjo saat Ditawari Suap: Keluar atau Kursi Anda Saya Terjang!

Nasional
Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Dukcapil Minta Kepala Dinas Segera Data Warga yang Kehilangan Dokumen akibat Banjir

Nasional
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Pemerintah Dorong Kesejahteraan Papua dengan Ketertiban Hukum

Nasional
KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

KPAI Bentuk Dewan Etik Selesaikan Polemik Pernyataan Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Artidjo Tekankan Pentingnya Kontrol Sosial dalam Memberantas Korupsi

Nasional
Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Yasonna Bersumpah Tak Kenal Harun Masiku, Benny K Harman: Coba Bersumpah Lagi

Nasional
Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Menkominfo Ingin RI Jadi Negara Ke-5 di ASEAN yang Punya UU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Membandingkan Keunggulan Prabowo dan Anies di Tiga Survei Ini…

Nasional
Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Bawaslu: Manokwari dan Sulut Wilayah Paling Rawan Pilkada 2020

Nasional
Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Rapat Panja Jiwasraya dan Kejagung Selasa Ini Batal

Nasional
Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Kejagung Proses Penyitaan Tanah dan Rumah Eks Dirkeu Jiwasraya Harry Prasetyo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X