Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Ketua DPR, Bambang Soesatyo Dikhawatirkan Punya Konflik Kepentingan

Kompas.com - 15/01/2018, 17:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Jerry Sumampouw khawatir hubungan DPR RI dan KPK kembali tidak harmonis jika Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjadi Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto.

Pasalnya, Bamsoet menjadi salah seorang saksi dalam kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK. Hal itu pun dikhawatirkan menuai konflik kepentingan yang berujung pada konflik antarlembaga.

"Kapan hari saja beliau dipanggil KPK, tapi tidak hadir. Kalau ini (pelantikan) Bamsoet ini dipaksakan, bisa membuat DPR dan KPK ini (konflik) berapa jilid lagi? Kan jilid satu dan dua kemarin sudah," ujar Jerry saat ditemui di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2018).

Baca juga : Disebut di Sidang E-KTP, Bambang Soesatyo Bantah Pernah Tertekan Saat Diperiksa KPK

Meskipun Bamsoet dilantik menjadi Ketua DPR RI, lanjut Jerry, KPK tidak akan mungkin menghentikan kasus yang melibatkannya. KPK dipastikan akan tetap memanggil Bamsoet untuk mendapatkan keterangan terkait dugaan korupsi tersebut.

Dalam proses inilah Jerry khawatir DPR RI dengan KPK memasuki bab kelam yang pernah terjadi sebelumnya. Salah satunya adalah peristiwa "Cicak vs Buaya".

"Kalau misalnya nanti malam dilantik, kemudian muncul panggilan kedua dia tidak datang juga. Terus sampai panggilan ketiga hingga pada akhirnya dipanggil paksa. Bayangkan saja ketua DPR dipanggil paksa, ini pasti akan ramai lagi," ujar Jerry.

Baca juga : Ada Kegiatan Golkar, Bambang Soesatyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Jerry menyarankan internal Golkar mengubah keputusannya terkait penunjukan Bamsoet. Golkar diharapkan menunjuk sosok yang bersih dan profesional demi masa depan partai berlambang pohon beringin itu sendiri.

Diberitakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto resmi menunjuk anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Airlangga di ruang rapat Fraksi Partai Golkar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com