Gerindra Anggap Jokowi Gagal Wujudkan Janji Swasembada Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mempertanyakan langkah pemerintah mengimpor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand.

Edhy menilai, pemerintahan Jokowi-JK gagal mewujudkan swasembada pangan yang dijanjikan saat kampanye.

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah tiba-tiba melakukan impor beras di saat kondisi pangan terbilang stabil.

Menteri Pertanian, kata dia, pernah bilang tidak akan melakukan impor beras setidaknya hingga pertengahan 2018 karena produksinya mencukupi.

Selain itu, pemerintah juga memiliki serapan beras 8.000-9.000 ton per hari. Bahkan, di beberapa daerah mengalami surplus beras.

"Impor beras adalah bentuk mengkhianati petani kita sendiri," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/1/2018).

(Baca juga: Serikat Petani: Impor Beras Langgar UU Pangan)

Edhy mengatakan, beberapa waktu lalu, pemerintah berani tidak melakukan impor beras meski musim kemarau melanda.

Ia heran mengapa saat kondisi iklim sedang normal seperti sekarang ini, pemerintah malah melakukan impor beras besar-besaran.

"Ada apa di balik semua ini?" ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Edhy mengingatkan, pada 2015, pemerintah juga pernah melakukan impor beras. Namun, saat ini, anggaran yang dimiliki pemerintah untuk sektor pertanian jauh lebih besar daripada sebelumnya.

Seharusnya, menurutnya, dengan meningkatnya anggaran, pemerintah punya kemampuan menjaga ketersediaan pangan tanpa melakukan impor.

"Menurut saya, penambahan anggaran tidak mengubah hasil pencapaian karena masih melakukan impor beras," ujarnya.

Edhy menambahkan, selama ini, persoalan beras selalu ditangani Bulog. Namun, ia heran mengapa untuk persoalan impor kali ini tidak dipercayakan kepada Bulog dan malah menunjuk BUMN Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

(Baca juga: Kenapa Pemerintah Buka Keran Impor Beras?)

Padahal, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2018, persoalan impor ini menjadi ranah Bulog.

"Apakah PPI memiliki infrastruktur yang lebih memadai daripada Bulog? Apakah PPI lebih mengerti persoalan beras daripada Bulog? Atau ada kepentingan lain di balik semua ini?" katanya.

Terakhir, Edhy juga mengingatkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK saat kampanye dulu berjanji kembali mewujudkan swasembada pangan.

"Pak Jokowi bilang, 'Lahan sawah begitu luas, kok, beras masih impor?'," ujar Edhy menirukan kata-kata Jokowi semasa kampanye.

Namun, sudah tiga tahun lebih menjabat, Edhy menilai janji itu gagal diwujudkan, terbukti dengan langkah pemerintah melakukan impor beras. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk pertanian hampir dua kali lipat daripada pemerintahan sebelumnya.

"Kita berhak menagih janji mereka untuk mewujudkan swasembada pangan demi memakmurkan petani kita dan mewujudkan kedaulatan pangan," kata Edhy.