Politisi Golkar: Impor Beras Tak Sejalan dengan Nawacita Jokowi

Kompas.com - 12/01/2018, 19:46 WIB
Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018)
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengkritik kebijakan impor beras 500.000 ton yang diambil oleh Kementerian Perdagangan.

"Kebijakan impor yang dilakukan Mendag akan semakin menyengsarakan petani dan tidak sejalan dengan nawacita presiden Joko Widodo," kata Firman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/1/2018).

Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar ini menilai, impor beras tersebut terlambat dan dipaksakan. Sebab, Oktober adalah musim tanam dan Januari sudah panen raya yang puncaknya pada bulan Febuari.

Dari data yang didapatnya, Firman menegaskan bahwa surplus beras sudah dapat dicapai dan dipertanggungjawabkan. Per Januari 2018 stok beras masih ada dimana-mana. Bahkan harga beras menjelang natal tahun baru juga dapat terkendali.

Baca juga : Jalan Panjang Mendag Keluarkan Kebijakan Impor Beras

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Firman mengaku selalu melakukan koordinasi dan monitoring baik ditingkat pasar dan petani.

Firman juga mengaku sudah melakukan klarifikasi ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman, apakah benar akan terjadi kekurangan stok beras.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Dan pernyataan kementan bahwa stok pangan nasional lebih dari cukup. Bahkan dijelaskan bahwa pada bulan Januari dan puncaknya Februari akan terjadi panen raya di wilayah tertentu," kata Firman.

Baca juga : Kemendag Benarkan Indonesia Tidak Lagi Impor Beras

Firman mengatakan, kebijakan impor ini jelas bertentangan dengan UU Pangan. Harusnya, impor baru dilakukan apabila produk nasional tidak cukup. Itu pun harus dapat rekomendasi dari Kementerian Pertanian.

"Kejanggalan berikutnya adalah kebijakan diambil setelah melakukan rapat dengan para pelaku dagang tengkulak. Padahal semua kita tahu bahwa mafia pangan selama ini adalah mereka-mereka juga," kata Firman.

Seharusnya, menurut Firman, Mendag harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian lebih dulu bukan dengan pelaku dagang. Oleh karena itu, Firman sangat kecewa dan mengecam keras kebijakan Mendag Enggartiasto Lukita ini.

"Ini memalukan menunjukkan bahwa tidak profesional," ujarnya.

Kompas TV Operasi pasar sementara ditempuh untuk menstabilkan harga beras.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

TNI AU Terjunkan Pasukan Bantu Masyarakat Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

PMI Kirim 10 Tangki Air, Makanan, dan Layanan Kesehatan untuk Pengungsi Semeru

Nasional
Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Kasus Polisi Perkosa Mahasiswa hingga Bunuh Diri, Kapolri: Sedang Ditangani

Nasional
BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

BPBD: 902 Warga Mengungsi akibat Erupsi Semeru

Nasional
Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Diangkat Jadi ASN Polri, Eks Kasatgas KPK: Kita Ikuti Dulu Sosialisasi Besok

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Erupsi Gunung Semeru, 41 Orang Alami Luka Bakar

Nasional
Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Wapres Minta BNPB, Kemensos, Kemenkes, dan Pemprov Segera Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Mbah Rono: Erupsi Gunung Semeru Tidak Seperti Letusan Merapi Tahun 2010

Nasional
AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

AHY Instruksikan Kader Demokrat Bantu Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

[POPULER NASIONAL] Respons Polri Usai Jokowi Kritik Polisi Sowan ke Ormas Pembuat Onar | Kronologi Erupsi Gunung Semeru

Nasional
BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

BNPB Kirim Bantuan Logistik Senilai Rp 1,1 Miliar untuk Korban Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Kepala BNPB Pastikan Tahapan Penanganan Darurat Erupsi Semeru Berjalan Optimal dan Cepat

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Gunung Semeru, Baru 2 yang Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Erupsi Gunung Semeru, Kemenhub Sebut Penerbangan Masih Beroperasi Normal

Nasional
PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

PVMBG: Gunung Semeru Masih Level Waspada meskipun Aktivitasnya Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.