Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Khofifah Mundur dari Jabatan Menteri Setelah Penetapan Calon Gubernur Jatim

Kompas.com - 09/01/2018, 14:57 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mundur dari jabatan menteri setelah ditetapkan KPU Jawa Timur sebagai calon peserta Pilkada Jawa Timur 2018.

Menurut Kalla, pilihan Khofifah sudah tepat. Setelah mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada, statusnya masih sebagai bakal calon gubernur.

Pada Pilkada Jatim, Khofifah akan berpasangan dengan Emil Dardak. 

Baca juga: Khofifah Kirim Surat ke Jokowi Minta Izin Maju Pilkada Jatim

"Kalau dia (Khofifah) sudah menjadi calon, dia (Khofifah) akan minta mundur. Kalau sudah sah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jakarta, Selasa (9/1/2018).
"Memang begitu mestinya, kan, baru bakal calon gubernur. Kalau bakal calon kan belum calon. Kalau sudah ditetapkan (calon) oleh KPUD baru dia mengundurkan diri," katanya.

Sementara mengenai Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar, menurut Kalla, tak bisa disamakan dengan Khofifah.  

Baca: Jokowi Pastikan Khofifah Belum Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos

"Kalau menjadi calon, dia (Khofifah) harus berada di Surabaya, Jawa Timur, keliling-keliling. Namun, kalau Ketua Umum Golkar kan tetap di Jakarta," ujar Kalla.

Menurut Kalla, aktivitas calon kepala daerah di Pilkada akan jauh lebih padat daripada urusan kepartaian yang diemban pimpinan partai.

Baca juga: SBY Sebut Khofifah Sudah Ajukan Pengunduran Diri sebagai Mensos

"Kalau calon di Pilkada kan jauh lebih sibuk. Kalau Ketua Umum Golkar sepengalaman saya urusannya malam-malam. Jadi, tidak menganggu waktu kerja," ujarnya.

"Tapi, kalau calon harus keliling ke mana-mana. Mana mungkin bekerja sebagai menteri. Dua-duanya bisa gagal. Gagal laksanakan tugas kementerian dan gagal menjadi calon. Makanya mesti ada satu pilihan," ujar Kalla. 

Kompas TV Presiden Jokowi belum menerima surat permohonan petunjuk dari Khofifah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com