Kompas.com - 09/01/2018, 10:42 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Fraksi Partai Golkar segera memutuskan ketua DPR definitif.

Menurut Fahri, tak baik jika kursi ketua DPR terlalu lama dijabat pelaksana tugas (plt).

"Memang sebaiknya ketua DPR itu enggak boleh terlalu lama di plt," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1/2018).

Ia mengatakan, pimpinan DPR telah mengirim surat ke Fraksi Golkar agar segera menentukan pengganti Setya Novanto yang kini berstatus terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP.

(Baca juga: Ketua DPR Pengganti Novanto Harus Bersih, Politisi Golkar Ini Protes)

Fahri menambahkan, ada banyak hal yang akan diputuskan di DPR dan membutuhkan kompromi dari semua pihak, termasuk dari Fraksi Golkar di kursi pimpinan DPR.

Namun, kata Fahri, surat dari Fraksi Golkar hingga saat ini belum masuk ke pimpinan DPR sehingga pihaknya masih terus menunggu.

"Kalau ada permintaan melantik ketua DPR hari ini, pagi ini harusnya kami rapim dulu sampai sore, kemarin enggak ada. Tadi malam juga enggak ada. Jadi, kalau ada surat pagi ini, misalnya, minta ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan," lanjut Fahri.

(Baca juga: Soal Pergantian Ketua DPR, Golkar Tunggu Revisi UU MD3)

Partai Golkar belum memutuskan sosok yang akan menggantikan posisi Setya Novanto sebagai ketua DPR.

Ketua DPP Partai Golkar Zainudin Amali sebelumnya menuturkan, pihaknya menunggu revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) rampung.

Pembahasan soal penambahan pimpinan DPR tersebut kini tengah dibahas di Badan Legislasi DPR.

(Baca juga: Golkar: Perlu Pertimbangan Matang untuk Putuskan Ketua DPR)

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Indonesia Minta Malaysia Segera Pulangkan Buruh Migran yang Ditahan

Nasional
Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Kasus LNG, KPK Periksa Eks Dirut Pertamina dan PLN

Nasional
Wakil Ketua Banggar DPR 'Tumbang' di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Wakil Ketua Banggar DPR "Tumbang" di Rapat Paripurna Usai Serahkan Laporan ke Puan

Nasional
Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Wapres Kunjungan Kerja ke Lombok, Tinjau Peternakan dan Serahkan Bansos

Nasional
Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Rapat Paripurna Pengesahan RUU KIA sebagai Inisiatif DPR-DOB Papua Jadi UU Dihadiri 37 Anggota Secara Fisik

Nasional
Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Kemenlu Sebut 25 Buruh Migran Indonesia Meninggal di Malaysia karena Terlambat Dipulangkan

Nasional
Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Tetapkan Idul Adha 10 Juli, Simak Panduan Shalat dan Berkurban di Tengah Wabah PMK

Nasional
Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Pengamat: Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia Tegaskan Posisi Indonesia sebagai Nonblok

Nasional
Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Presiden Zelensky Ajak Pengusaha Indonesia Terlibat Rekonstruksi Usai Perang di Ukraina

Nasional
LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

LIVE GASPOL HARI INI: Berebut Suara Anak Muda Jelang Pemilu 2024

Nasional
Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Polri Mulai Proses KKEP Peninjauan Kembali AKBP Brotoseno

Nasional
Saat ICW 'Gemas' Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Saat ICW "Gemas" Harun Masiku Buron 900 Hari dan Sanggahan KPK...

Nasional
RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

RUU KIA yang Atur Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan Akan Disahkan sebagai Inisiatif DPR

Nasional
Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Oesman Sapta dan 54 Pengurus Hanura Ikuti Pendidikan Antikorupsi KPK

Nasional
Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Menakar Peluang DPR Revisi UU Pemilu, Imbas DOB Papua dan IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.