Pimpinan DPR Belum Terima Surat Usulan Pengganti Ketua DPR dari Golkar

Kompas.com - 08/01/2018, 13:15 WIB
Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum menerima surat dari Partai Golkar terkait usulan nama pengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pada hari ini sedianya Pimpinan DPR akan melaksanakan rapat pimpinan. Namun, karena surat dari Golkar belum masuk, maka rapat ditunda.

"Sampai tadi pagi belum masuk sehingga rapimnya ditunda," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni (8/1/2018).

Baca juga: Pergantian Ketua DPR Disebut Berbarengan Penambahan Kursi Pimpinan untuk PDI-P

DPR akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (9/1/2018) besok. Jika surat Golkar sudah dilayangkan, maka rapim akan dilaksanakan besok.

"Ini tata cara sesuai perundang-undangan sehingga kami tetap menunggu usulan dari Fraksi Partai Golkar," kata Agus. 

Proses ini juga menunggu tindak lanjut dari wacana penambahan Pimpinan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Wacana ini mengemuka seiring dengan mundurnya Novanto.

Namun, aturan soal penambahan Pimpinan DPR yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) belum dibahas.

Baca juga: Golkar Diminta Tak Pilih Ketua DPR RI Demi Kepentingan Politik Semata

Agus menilai, pergantian Ketua DPR akan memakan waktu lama jika harus menunggu revisi UU MD3 rampung.

Namun, pembahasan soal ini akan kembali dibicarakan pada rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Begitu usulan pengganti Pak Setya Novanto diusulkan Fraksi Golkar, kami melaksanakan Rapim kemudian Bamus. Di situ lah diputuskan hal-hal apa uang harus dilaksanakan, apakah kami harus menunggu revisi UU MD3 atau pun bisa langsung. Sementara nanti revisi UU MD3 tetap berjalan," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

Kompas TV Partai Golkar belum mendapatkan nama Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto.




Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Uji Klinis Anti Covid-19 Libatkan 600 Perwira Siswa Secapa AD

Nasional
Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Covid-19 Menular Lewat Udara, Menko PMK Minta Shalat Jumat Dipersingkat

Nasional
76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

76.981 Kasus Covid-19 di Indonesia: Sembuh 36.689, Meninggal 3.656

Nasional
Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Terapkan WFH, LAN Pastikan Layanan Tetap Berjalan Normal

Nasional
Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Ini Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

LAN Gelar Rapid Test dan Contact Tracing Setelah Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Seorang Pegawainya Meninggal Akibat Covid-19, LAN Tutup Kantor dan Berlakukan WFH

Nasional
Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Nasional
Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Mendagri: Kalau Ada Kekerasan di IPDN, Pelakunya akan Dipidana Tanpa Ampun

Nasional
Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Polri Catat Kenaikan Angka Kriminalitas Sebesar 10,37 Persen dalam Sepekan

Nasional
Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Sanksi Pelanggaran Protokol Kesehatan Disiapkan, Jokowi: Berupa Denda atau Kerja Sosial

Nasional
Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Teka-teki Penerbitan Paspor untuk Djoko Tjandra

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Nasional
Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Seorang Pegawai LAN Meninggal Akibat Covid-19

Nasional
Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Kemenkes: Batasan Biaya Tertinggi Rapid Test Rp 150.000 Berlaku untuk Pasien Mandiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X