Salin Artikel

Pimpinan DPR Belum Terima Surat Usulan Pengganti Ketua DPR dari Golkar

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, pada hari ini sedianya Pimpinan DPR akan melaksanakan rapat pimpinan. Namun, karena surat dari Golkar belum masuk, maka rapat ditunda.

"Sampai tadi pagi belum masuk sehingga rapimnya ditunda," ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Seni (8/1/2018).

DPR akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (9/1/2018) besok. Jika surat Golkar sudah dilayangkan, maka rapim akan dilaksanakan besok.

"Ini tata cara sesuai perundang-undangan sehingga kami tetap menunggu usulan dari Fraksi Partai Golkar," kata Agus. 

Proses ini juga menunggu tindak lanjut dari wacana penambahan Pimpinan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Wacana ini mengemuka seiring dengan mundurnya Novanto.

Namun, aturan soal penambahan Pimpinan DPR yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) belum dibahas.

Agus menilai, pergantian Ketua DPR akan memakan waktu lama jika harus menunggu revisi UU MD3 rampung.

Namun, pembahasan soal ini akan kembali dibicarakan pada rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Begitu usulan pengganti Pak Setya Novanto diusulkan Fraksi Golkar, kami melaksanakan Rapim kemudian Bamus. Di situ lah diputuskan hal-hal apa uang harus dilaksanakan, apakah kami harus menunggu revisi UU MD3 atau pun bisa langsung. Sementara nanti revisi UU MD3 tetap berjalan," ucap Politisi Partai Demokrat itu.

https://nasional.kompas.com/read/2018/01/08/13154641/pimpinan-dpr-belum-terima-surat-usulan-pengganti-ketua-dpr-dari-golkar

Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke