Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romy Tegaskan Kepala Daerah yang Diusung PPP Harus Anti Politik Uang

Kompas.com - 05/01/2018, 23:27 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan bahwa politik uang merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam Pilkada serentak maupun pemilihan umum lain.

Saat ini, bukan rahasia lagi bahwa suara bisa diperjualbelikan. Bahkan, satu suara bisa dihargai Rp 1 juta.

"Di sini, banyak calon kepala daerah yang meneruskan amanah, harus mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mendapatkan kekuasaan," ujar Romy dalam sambutannya di acara hari lahir ke-45 PPP di kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (5/1/2018).

Sayangnya, kata Romy, kesadaran demokrasi di daerah belum menyeluruh.

Bahkan, di daerah pemilihannya, dengan polosnya warga mengaku memilih calon kepala daerah jika ada uang yang dibagi-bagikan.

(Baca juga : PPP Ancam Tarik Dukungan jika Ridwan Kamil Pilih Anton Charliyan)

 

Romy menyayangkan adanya kepala daerah yang untuk mendapatkan amanah dari rakyat rela mengeluarkan uang hingga ratusan miliar rupiah.

"Maka pusaran korupsi tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti," kata Romy.

Romy mengutip penelitian Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam disertasinya, bahwa Indonesia berada di posisi kedua negara di dunia dengan praktik politik uang tertinggi setelah Uganda.

Sebagian responden mengaku mendapatkan multiple payment. Artinya, warga menerima uang dari beberapa calon kepala daerah sekaligus.

Romy menegaskan bahwa kader PPP, terutama yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus menghapus praktik tersebut.

"PPP harus menjadi bagian untuk mengoreksi jalannya demokrasi yang rusak," kata Romy.

"Kita harus meluruskan, kembalikan rel demokrasi Indonesia kepada rel yang diinginkan pendiri bangsa," kata Romy.

Romy mengatakan, integritas dan spiritualitas menjadi hal utama yang dicari dalam pribadi pemimpin. Dua nilai tersebut harus tertanam dalam calon yang diusung PPP.

"Kalau orangnya mental korup, selamanya dia korup. Karena mental itu bawaan," kata Romy.

Kompas TV DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Barat mengancam mencabut dukungan untuk Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com