Jaksa KPK Tolak Penyuap Dirjen Hubla Jadi "Justice Collaborator" - Kompas.com

Jaksa KPK Tolak Penyuap Dirjen Hubla Jadi "Justice Collaborator"

Kompas.com - 04/01/2018, 14:06 WIB
Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan pada sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1/2018).Kompas.com/Robertus Belarminus Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan pada sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menolak mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) atau pelaku yang bekerjasama terhadap Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (PT AGK), Adiputra Kurniawan.

Adiputra merupakan terdakwa kasus suap terhadap mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono, terkait proyek pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang.

Penolakan JC yang diajukan Adiputra disampaikan Jaksa KPK Moch Takdir Suhan dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/1/2018).

"Kami berpendapat bahwa permohonan Justice Collaborator Adiputra Kurniawan tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan," kata Jaksa Takdir.

(baca: Penyuap Mantan Dirjen Hubla Dituntut 4 Tahun Penjara)

Penolakan JC Adiputra itu berdasarkan penilaian selama persidangan yang diperoleh fakta bahwa Adiputra, selaku pemberi suap terhadap Tonny, merupakan pelaku utama dalam perkara ini.

Sesuai aturan, JC hanya berlaku bagi mereka yang bukan pelaku utama dalam perkara yang dimaksud.

Hal lainnya karena pada saat tuntutan ini dibacakan, Adiputra belum memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terpisah di persidangan dengan terdakwa Tonny.

Jaksa KPK menuntut Adiputra Kurniawan dengan tuntutan empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan.

(baca: Alasan Dirjen Hubla Simpan Uang dalam 33 Tas Ransel di Kamarnya)

Menurut jaksa, uang suap tersebut terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Selain itu, uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Antonius telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

(baca: Mantan Dirjen Hubla dan Istrinya Punya Belasan Rekening Bank)

Menurut jaksa, setiap PT Adhiguna mendapat proyek pekerjaan, Adi Putra menugaskan Kepala Divisi Keuangan PT Adhiguna untuk melakukan penyetoran ke rekening Bank Mandiri atas nama Yongkie Goldwing dan Joko Prabowo.

Kedua rekening bank tersebut dibuat mengunakan data identitas palsu. Sejak awal, Adi Putra memberikan kartu ATM kedua rekening tersebut kepada Antonius.

Sehingga, setiap kali pemberian uang dilakukan melalui transfer bank ke kedua alamat rekening tersebut.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorSandro Gatra
Komentar

Close Ads X